TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di provinsi termuda Indonesia ini.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Rabu (14). Menurutnya, hal itu bentuk tindakan nyata dari legislatif untuk mendukung pemutusan rantai penularan Covid-19 di Kaltara.
"Kita pada dasarnya tetap mendukung program pemerintah pusat ini. Karena di sini kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi daerah kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia," ujarnya.
Penerapan PPKM Mikro ini juga penting untuk mengantisipasi terjadinya paparan dalam negeri. Karena daerah yang berbatasan langsung dengan Kaltara saat ini tingkat paparan kasus konfirmasi positifnya juga masih terbilang tinggi.
"Jadi untuk meminimalisir terjadinya tambahan kasus di Kaltara ini, saya rasa kita wajib menerapian itu (PPKM Mikro) sesuai arahan pemerintah pusat," tuturnya.
Namun, Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, melihat kondisi yang ada, tentu tidak bisa juga dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat dalam bekerja secara kaku. Karena, selain memperhatikan kesehatan masyarakat, tentu masalah ekonomi juga harus menjadi atensi agar tetap jalan.
"Tapi, dalam menjalankan aktivitas rutinnya, masyarakat juga kita minta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan," pungkasnya. (iwk/ana)
