NUNUKAN - Terbatasnya swab antigen yang dimiliki Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan, membuat Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, langsung memberikan 5.000 pcs swab antigen.
Pemberian itu diberikan langsung Doni untuk Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan. Kenapa tidak, karena keterbatasan antigen, upaya tracing yang seharusnya dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan, menjadi terkendala. “Kita jujur ungkapkan permasalahan tracing kita yang tidak masif, karena kita tidak punya senjatanya, seperti swab antigen kita terbatas. Akhirnya kita langsung dapat bantuan 5.000 pcs swab antigen, langsung hari ini (Rabu) sudah dikirim,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan, Aris Suyono saat diwawancarai, Rabu (31/3).
Aris melanjutkan, sejumlah komunitas di luar kontak erat pasien yang ada, masih banyak yang belum terjangkau tracing. Sejauh ini, swab antigen memang hanya untuk kontak erat keluarga saja. “Kalau kita bisa mendapatkan banyak kontak erat, setidaknya kita bisa mencegah penularan di masyarakat. Kita cepat tangani mengimbau untuk isolasi mandiri, kemudian penularan bisa berhenti ketika dia isolasi mandiri,” tambah Aris.
Selain swab antigen, Doni juga memberikan 50 ribu lembar masker kain dan 10 ribu masker medis dengan total Rp 717 juta bahkan menjanjikan alat mesin PCR.
Selain membahas permasalahan pada Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan, Doni juga membahas penanganan kasus-kasus PMI yang sering menggunakan jalur tradisional. “Beliau langsung perintahkan pihak Kemenlu yang ikut dalam rombongannya, untuk komunikasi dengan KRI Tawau, untuk mengupayakan semua PMI, harus melalui jalur resmi, tidak boleh pulang masing-masing menggunakan jalur tradisional,” tutur Aris.
Kedatangan PMI yang dideportasi, menjadi penekanan Doni, khususnya untuk persoalan perlakuan pemeriksaan Covid-19 di pintu masuk hingga jaminan untuk karantina yang harus sesuai aturan. Doni meminta, PMI harus benar-benar dikarantina selama 5 hari di Nunukan. “Ya, biasanya itu ada yang datang hanya sehari di sini, karantinanya di Sulawesi, itu kan sebenarnya salah, harus dikarantina dulu 5 hari di sini,” kata Aris.
“Kemudian termasuk persoalan dokumen negatif Covid-19 yang sudah harus dikantongi PMI dari Malaysia, itu juga jadi perhatian, makanya mau dikoordinasikan ke KRI Tawau,” tambah Aris lagi.
Aris sendiri memang tidak menampik, selama ini PMI datang banyak tanpa menggunakan dokumen negatif Covid-19. Namun memang, PMI yang masuk ke Nunukan, adalah PMI yang habis masa tinggal di Malaysia. “Mereka sudah habis uangnya, mau PCR, sudah tidak punya uang. Jadi meski dipulangkan negara, mereka tetap rata-rata tidak membawa dokumen negatif Covid-19. Akhirnya kita yang kerepotan, mau swab antigen, itu tidak sesuai standar, mereka seharusnya PCR, soalnya waktu itu antigen belum bisa dikatakan positif Covid-19 jika positif, kalau sekarang sudah bisa. Karena keadaan itu, akhirnya kita ditawari juga mesin PCR. Kalau ada mesin PCR kan lebih baik, menghemat swab antigen,” jelas Aris.
Meski begitu, ada syarat yang harus dipenuhi Satgas untuk tempat mesin PCR yang tempatnya memang ketentuannya harus memenuhi syarat. Hal itu yang harus disiapkan Satgas dahulu. Setidaknya ada 2 opsi yang akan menjadi tempat mesin PCR, yakni di RSUD Nunukan atau Labkesda Dinkes Nunukan.
Dengan swab antigen yang mencapai 5.000 pcs, pemanfaatannya pun nantikan juga akan digunakan untuk PMI yang dideportasi. Selain itu untuk membantu kegiatan tracing Satgas Penanganan Covid-19 di lapangan. (raw/lim)
