TARAKAN – Kepala daerah yang terpilih pada pemilihan serentak tahun 2020 lalu akan menjabat kurang dari lima tahun, jika pemilihan serentak di Indonesia jadi digelar pada tahun 2024 mendatang.
Artinya, kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati memiliki waktu kerja yang sangat terbatas. Khususnya yang dilantik pada 25 Februari 2021 lalu, diestimasikan hanya akan menjabat sekitar 3,5 tahun.
Masa jabatan Zainal Paliwang–Yansen TP (Ziyap) memang hanya 3,5 tahun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, keduanya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh janji kampanyenya kepada masyarakat Kaltara sebelum masa jabatan berakhir.
Kepada Radar Tarakan, Ketua Tim Sinkronisasi Ziyap, Prof. Ari Junaedi mengatakan bahwa sesuai komitmen Ziyap sejak mencalonkan diri, dalam waktu yang singkat pihaknya akan menunaikan janji-janji kampanye Ziyap.
Dalam hal ini Ziyap selalu mengingat janji pemberian insentif untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang akan direalisasikan, subsidi angkut untuk barang dan orang. Tak hanya itu, komitmen untuk fokus pada penanganan Covid-19 pun telah terlihat dari sikap Ziyap yang peduli dengan pemenuhan kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan yang tidak dianggarkan di APBD peninggalan rezim lama.
“Keseriusan Gubenur dan Wakil Gubernur terpilih sudah terlihat dari tekad kami yang ingin "berlari" mengejar ketertinggalan Kaltara dengan daerah-daerah lain,” beber Ari.
Usai dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, dikatakan Ari pihaknya akan bertindak cepat yakni dengan membuka akses-akses Ziyap di pusat, seperti serangkaian nota kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk revitaliasasi bandara Long Binuang Krayan, Nunukan.
Dalam sektor pendidikan, Pemprov Kaltara dikatakan Ari juga telah menjalin kerja sama dengan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta untuk pengembangan SDM, peningkatan UMKM dan sebagainya. “Kami sudah teragendakan untuk kolaborasi program dengan sejumlah kementerian,” jelasnya.
Sebagai Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Ari berkomitmen untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur agar visi misi Ziyap selalu menjiwai gerak langkah pembangunan. “Karena semangat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang ingin "berlari" maka semua OPD, Biro dan Badan harus seirama dengan dirigen Ziyap,” tuturnya.
Tak Ada Program 100 Hari Kerja
Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengaku sadar akan masa jabatan yang tidak sampai lima tahun itu. Namun, ia beranggapan bukan hal yang mustahil bahwa dalam waktu yang singkat itu pihaknya tetap dapat berbuat maksimal.
“Dengan kondisi yang ada saat ini, tentu kita harus ‘berlari’ untuk merealisasikan visi dan misi serta program kerja yang sudah disusun,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor pekan kemarin.
Mantan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan, sepanjang rencana itu dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, pasti hasil-hasil yang baik akan didapatkan. “Insyaallah pasti ada jalan untuk kita berbuat yang terbaik untuk Bulungan ini ke depannya,” kata Syarwani.
