TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengembangan Lapangan Terbang (Lapter) Binuang, Nunukan.
Penandatanganan MoU itu dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dan disaksikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara Datu Iqro Ramadhan, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa, dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan Abdul Halid.
"Kita akan terus memperjuangkan dukungan pembangunan di Kaltara ini. Salah satunya untuk pengembangan Lapter Binuang di Krayan ini," ujar Zainal.
Dalam kesempatan itu, mantan Wakapolda Kaltara ini juga menyampaikan rencana penambahan runway Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara, serta pembangunan Lapter Long Alango, Kabupaten Malinau.
Terpisah, Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid menambahkan, MoU peningkatan Lapter Binuang itu dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini. "Inikan wilayah perbatasan, jadi harus prioritas. Kepentingan masyarakat di sana juga perlu diperhatikan," katanya.
Terlebih jika dilihat dari sisi permintaan masyarakat itu cukup banyak, utamanya jika ada orang yang sakit. Dari beberapa pertimbangan inilah sehingga pengembangan Lapter Binuang ini dinilai sangat penting. "Tim dari Kementerian juga sudah melakukan tinjauan ke lokasi dan itu dinilai layak untuk dikembangkan. Jadi ditindaklanjuti serta ada kesepakatan," katanya.
Disebutkannya, pada pengerjaannya nanti akan ada pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Kemenhub akan membangun fisik dari lapter tersebut. Kemudian dari pemprov menyiapkan akses jalan, lalu Pemkab Nunukan membangun terminal maupun menyiapkan personel di lapter itu.
Adapun pada pelaksanaannya, direncanakan runway dari lapter akan digeser. Sebab, lokasi yang digunakan saat ini menghadap ke sungai. Rencananya, itu akan digeser menghadap ke darat. "Tapi untuk posisi lokasinya, dilihat nanti. Pastinya, kita maunya lapter itu sesuai standar layak, minimal konstruksinya bisa lapen (lapisan penetrasi makadam). Tapi kalau bisa di atas dari itu, tentu akan lebih baik," tuturnya.
Namun, ia mengaku belum bisa berbicara soal kebutuhan anggaran untuk pengembangan Lapter Binuang tersebut. Sebab, saat ini belum masuk pada pengerjaan fisik. Tapi, minimal sudah ada komitmen bersama.
Sementara, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid melalui Juru Bicara (Jubir) Pemkab Nunukan, Hasan Basri mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas dilakukannya penandatanganan MoU terkait pengembangan Lapter Binuang tersebut. "Alhamdulillah ada respons dari pusat, pengembangan ini penting karena selama ini landasan pacu dari lapter itu masih berupa lapangan rumput. Nah, dari MoU ini lapter itu akan segera dikembangkan menjadi lebih memadai," katanya.
Pentingnya pengembangan itu karena lapter tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi bagi masyarakat untuk ke luar daerah. Sebab, belum ada akses darat maupun sungai yang dapat ditempuh untuk keluar dari daerah tersebut. Ia menilai, keinginan pemerintah pusat untuk mengembangkan Lapter Binuang itu semakin mempertegas komitmen Presiden Jokowi yang ingin membangun negara dari wilayah pinggiran.
Kabid Sarpras Dishub Nunukan, Edy menambahkan, MoU itu sebagai dasar untuk melakukan sebuah perencanaan, terutama perencanaan soal penganggaran. Saat ini, seminggu itu penerbangan dari Nunukan ke Binuang itu dua kali, yang terdiri dari sekali muat penumpang dan sekali lagi muat barang. "Itu merupakan lapter perintis yang hanya didarati pesawat jenis Pilatus. Kalau pesawat yang lebih besar lagi, tidak bisa mendarat di lapter tersebut," katanya.
Pastinya, dari komitmen bersama ini, dari pusat akan mengucurkan anggaran untuk peningkatan lapter tersebut. Sesuai komitmen bersama, pengembangan Lapter Binuang itu akan dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut. "Tapi jika berbicara soal tahun ini akan membangun apa, tentu belum bisa. Karena MoU itulah sebagai dasar bagi kita untuk melakukan pembahasan di Kemenhub," tuturnya.
“Pastinya, jika nanti sudah diketahui jumlah anggaran yang dialokasikan, baru dibuat perencanaan dan ditinjau kembali untuk melihat apa yang paling prioritas untuk didahulukan pembangunannya,” pungkas Edy. (raw/iwk/fly)
