HARI ini, Kabupaten Tana Tidung (KTT) akan dipimpin pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, A.Md dan, Hendrik, S.H, M.H yang merupakan pasangan terpilih hasil Pilkada 2020 lalu. Gerak cepat akan dilakukan pasangan ini saat dilantik Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dengan menyusun program 100 hari pasca pelantikan.
Program 100 hari yang disusun bersama 9 orang tim sinkronisasi ini menjadi salah satu program yang diprioritaskan sebagai langkah awal menyukseskan visi misi selama menjabat Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, yakni agar ‘Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)’.
“Tim sinkronisasi kami sedang bekerja, mendesain dan membuat program-program yang memang berdasarkan keinginan saya untuk KTT, itu yang akan kami tuangkan ke rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) nanti,” beber Ibrahim Ali kepada Radar Tarakan.
Menyinggung program 100 hari, Ibrahim menjelaskan bahwa APBD KTT tahun ini berjumlah Rp 813 miliar dan bukan murni dari hasil pemikiran dirinya, namun dari Bupati terdahulu H. Undunsyah yang merupakan mantan Bupati KTT sebelumnya.
Untuk itu dalam hal ini Ibrahim membentuk tim sinkronisasi untuk menyesuaikan dan menyinkronkan program yang baik menurut tim Ibrahim-Hendrik yang dapat dilaksanakan pada tahun ini. Sedang program yang tidak dapat dilanjutkan akan diperbaiki dengan program yang dijanjikan Ibrahim-Hendrik.
Adapun program 100 hari yang akan dilaksanakan Ibrahim yakni soal beasiswa pendidikan yang dulunya hanya dianggarkan pemerintah sebesar Rp 241 juta. Di tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp 1 miliar untuk membantu pelajar KTT yang akan masuk ke jenjang perkuliahan.
Tak hanya itu, Ibrahim juga telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Tidung bahwa pihaknya memiliki program untuk menyediakan baju, celana dan buku sekolah, seluruhnya akan digratiskan pada tahun ini khusus pelajar dari SD hingga SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Berbicara tentang persoalan energi, Ibrahim mengakui tentang adanya beberapa desa di KTT seperti Kecamatan Muruk Rian yang telah 10 tahun belum teraliri listrik dan beberapa daerah lainnya yang belum teraliri listrik, pun akan masuk dalam konsep kepemimpinan Ibrahim Hendrik agar dapat menjadi desa terang.
Khusus Desa Seputuk dan Belayan Ari akan dibangun jaringan Telkom tahun ini agar bisa menikmati jaringan akses internet. Begitu pula Kecamatan Sesayap Hilir yakni Desa Sepala Dalung, Sesayap Induk, Seludau hingga Desa Sebawan, yang selama ini belum teraliri jaringan PDAM juga akan dimaksimalkan untuk pemasangan sambungan PDAM di tahun ini.
“Target saya untuk Desa Bebatu Supa dan Bebatu Kebun, insyaallah tahun ini akan teraliri listrik dan PLN akan masuk. Begitu juga di Kecamatan Tana Lia, ada satu desa di Tengku Dacing yang terisolasi sampai sekarang belum teraliri penerangan dan jaringan telekomunikasi. Insyaallah semua akan teraliri PLN dan telekomunikasi,” jelas mantan Ketua DPRD KTT periode 2019-2024 ini.
Bersama dengan 9 orang tim sinkronisasi, Ibrahim sedang menyusun RPJMD yang akan menjadi acuan Ibrahim-Hendrik untuk membangun KTT. Dalam hal program pembangunan, Ibrahim akan tetap fokus sehingga tidak keluar dari RPJMD.
“Hari ini saya berkomitmen bahwa reformasi birokrasi dan mengatur semua administrasi itu harus sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. RPJMD ditarget tuntas dan akan diselesaikan oleh tim saya pada Maret, sehingga bisa disahkan pada April 2021,” jelas Politisi PAN ini.
Menyoal KTT yang belum memiliki kantor pusat pemerintahan seperti Kantor DPRD, Bupati KTT dan sebagainya pun jadi fokus. Untuk itu, Ibrahim bercita-cita untuk membangun kantor pusat pemerintahan di KTT.
Ke depan, Ibrahim juga akan menerapkan desa cerdas dengan konsep penataan desa. Sebab semangat KTT terletak pada kawasan perdesaan. Menyoal potensi perikanan dan pertanian, KTT pun dikatakan Ibrahim sangat memungkinkan. Namun selama ini KTT belum dapat memproduksi beras sendiri, sehingga pada tahun ini Ibrahim akan memulai tanam padi perdana dengan target 2023, KTT mampu swasembada beras lokal sehingga tidak ketergantungan beras dari luar daerah.
