TANJUNG SELOR – Menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bulungan, Pemkab Bulungan mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 3,9 miliar untuk alat kontrasepsi.
Deputi Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN, Muhammad Rizal Martua Damanik mengatakan, kunjungan kemarin ke Bulungan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kontrasepsi di lapangan. Khususnya terkait metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang menggunakan DAK.
“Selama ini pelayanan MKJP dikelola oleh BKKBN pusat dan provinsi. Namun, sejak tahun ini penyaluran dana tidak lagi ke BKKBN. Tetapi, langsung di Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten maupun provinsi,” kata Rizal kepada Radar Kaltara, Rabu (24/2).
Atas dasar itu, BKKBN turun langsung ke lapangan untuk melihat secara teknis pelaksanaan tersebut. Apakah ada kendala atau tidak. “Alhamdulillah, dari penjelasakan yang saya terima di lapangan pelayanan tidak mengalami hambatan yang berarti dan sesuai dengan apa yang diharapkan,” ungkapnya.
Menyoal dukungan anggaran, Rizal mengatakan, alokasi anggaran itu di setiap daerah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Untuk di Bulungan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3,9 miliar. “Anggaran ini diperuntukan untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan alat kontrasepsi,” ujarnya.
Secara urgensi, lanjut Rizal, saat ini teknologi semakin berkembang. Misalnya, dalam alat kontrasepsi juga semakin berkembang. “Tidak hanya menggunakan tablet atau kondom saja, karena kita ada metode kontrasepsi yang berdurasi lebih lama, mudah, praktis dan hasilnya lebih terjamin,” ungkapnya.
Misalnya, penggunaan intrauterine device (IUD) atau alat kontrasepsi dalam rahim. Selain itu, bisa juga menggunakan metode implan. “Bisa juga menggunakan metode kontrasepsi yang dilakukan terhadap saluran bibit pria (vasektomi) atau saluran telur wanita (tubektomi),” jelasnya.
Metode ini sangat penting untuk dilakukan karena dari segi komposisi penduduk se-Indonesia didominasi oleh anak-anak yang disebut millennial dan post millennial yang lahir di tahun 90-an dan 2000. “Jadi, semua ini ada kaitannya dengan situasi dan kondisi kependudukan kita yang ada sekarang ini. Jadi, cara kita melayani masyarakat kemudian pengetahuan tentang alat kontrasepsi harus terus ditingkatkan untuk menekan angka kelahiran,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Bulungan, Ida Bagus K Sidaraharja mengaku tidak mengetahui kenapa Puskesmas Tanjung Selor ditunjuk oleh BKKBN sebagai tempat pelayanan MKJP. “Saya tidak tahu juga pertimbangan dari BKKBN. Kemungkinan karena penduduk Tanjung Selor banyak mangkanya ditunjuk Puskesmas Tanjung Selor,” ujarnya.
Untuk tahap awal, pelayanan difokuskan di Tanjung Selor. Berjalannya waktu pelayanan juga akan dilakukan di beberapa kecamatan lainnya. Seperti, Kecamatan Tanjung Palas Utara dan Sekatak. “Tidak lagi dua anak. Sekarang ini yang lebih ditekankan kualitas,” tuturnya. (*/jai/eza)
