TANJUNG SELOR - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini sudah berjalan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021.
Hal itu dikatakan Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Risdianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini. "Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara terpilih (Zainal Arifin Paliwang-Yansen Tipa Padan), tentu nanti akan ada penyesuaian," sebutnya.
Penyesuaian yang dimaksud, pada penyusunan RPJMD periode 2021-2026, yang mana dalam dokumen perencanaan tahunan nantinya disesuaikan dalam RKPD. "Untuk yang tahun 2021, itu nanti akan dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran," ujarnya.
Dalam hal ini, tentu nanti akan ada transisi antara kebijakan yang sudah ada tercantum dalam RPJMD. Risdianto menyebutkan, khusus untuk arah pembangunan pada masa transisi kepemimpinan tahun ini, pihaknya masih tetap mengacu pada RKPD tahun 2021 yang telah ditetapkan. Karena ini akan menjadi acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nantinya.
"Tentu ini sejalan dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang nantinya tertuang dalam RPJMD periode 2021-2026. Artinya, ini nanti akan disesuaikan lagi," sebutnya.
Namun, sesuai ketentuan yang berlaku, RPJMD Pemprov Kaltara periode 2021-2026 baru akan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) 6 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan. Artinya, penetapan Perda RPJMD paling cepat sudah dilakukan pada Agustus mendatang.
"Di sini kami sudah menyusun langkah-langkah dalam rangka persiapan penyusunan RPJMD Pemprov Kaltara periode 2021-2026," ungkapnya.
Ke depan tetap akan ada evaluasi yang dilakukan. Sehingga, sangat dimungkinkan pada masa transisi kepemimpinan ini akan ada perubahan-perubahan yang dilakukan dengan menyelaraskan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang baru terpilih pada Pilkada 2020.
Disinggung mengenai beberapa kegiatan pembangunan di provinsi termuda Indonesia ini nantinya, tentu akan dikondisikan dengan kebijakan ke depan seperti apa. Bisa saja akan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian pada masa transisi kepemimpinan. "Tapi untuk memastikan itu, tentu akan dikomunikasikan dulu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara yang baru," bebernya. (iwk/eza)
