MANAGED BY:
MINGGU
28 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 18 Februari 2021 11:02
Penetapan Bupati Terpilih Segera Dilakukan

MK Tolak Gugatan PHP Dani-Nasir

GUGATAN DITOLAK: Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima secara virtual kemarin./RIKO/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,

NUNUKAN – Sidang gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) Nunukan 2020 yang didugat palson nomor 2, H. Danni Iskandar dan M. Nasir, berakhir Rabu (17/2). Itu dipastikan setelah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan pemohon atas gugatan Pilkada Nunukan 2020.

Sidang putusan PHP Nunukan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman merangkap anggota bersama 8 hakim lainnya, yakni Aswanto, Wahiddin Adams, Enny Purbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul, membaca dan melihat semua bukti telah ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan MK berdasarkan pertimbangan MK.

Daniel Yusmic P. Foekh saat membacakan putusan mengatakan, berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah juga berpendapat dalil pemohon yang menyatakan termohon dengan sengaja memasukan pemilih yang tidak sah ke dalam pemilih tambahan yang sangat menguntungkan pihak terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, soal perolehan suara pemohon sebanyak 45.359 suara dan pihak terkait sebanyak 48.019 suara dan perbedaan suara antara pemohon dan pihak terkait sebanyak 2.660 suara atau lebih dari 2 persen yakni 2,85 persen, menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pekara a quo sebagaimana dengan Pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016.

“Andaipun kedudukan tersebut disimpangi quod on, ternyata dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ujar Daniel Yusmic P. Foekh membacakan putusan.

Sehingga mahkamah menimbang hal-hal lain yang berkait dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena menurut mahkamah tidak ada relevansinya dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers