TANJUNG SELOR - Jika tak ada aral, bupati dan wakil bupati (wabup) Kabupaten Bulungan serta Kabupaten Tana Tidung (KTT) terpilih hasil pilkada 2020 lalu akan dilantik oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor besok (17/2).
Namun, secara resmi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengaku hingga kemarin (15/2) sore, pihaknya belum menerima surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait jadwal pelantikan Bupati-Wabup Bulungan dan KTT tersebut.
"Pelantikan bupati dan wakil bupati, masih menunggu SK Mendagri. Karena itu nanti akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Bulungan dan KTT," ujar Zainal kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi kemarin.
Sementara, Sekretaris (Sekprov) Kaltara, Suriansyah juga mengatakan hal yang sama. Namun, untuk persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati Bulungan dan KTT, sudah dilaksanakan oleh pihaknya.
"Sementara ini rencananya 17 Februari (2021). Tapi, sementara ini kita masih monitor perkembangan SK-nya. Secara umum sudah kita siapkan untuk teknis pelaksanaannya," kata Suriansyah.
Terpisah, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Taufik Hidayat mengatakan, untuk teknis persiapan pelaksanaan pelantikan itu sudah tidak ada masalah. "Sesuai rencana awal, pelantikan bupati dan wakil bupati Bulungan dan KTT ini akan dilaksanakan di Gedung Gadis Pemprov Kaltara," katanya.
Namun, untuk fiks jadwal pelaksanaannya masih terus dirapatkan, sembari menunggu SK Mendagri tersebut keluar. Artinya, sejauh ini untuk keputusan tanggal pelaksanaan pelantikan tersebut belum ada kepastian. "Jadi, begitu SK-nya keluar, kita tinggal jalan saja. Tidak repot lagi mempersiapkan segala sesuatunya," tutur Taufik.
Selain itu, ia juga menjelaskan saat ini pihaknya juga masih menunggu standar operasional prosedur (SOP) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan pelaksanaan pelantikan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
"Jadi pelaksanaan pelantikan itu harus tetap mematuhi prokes (protokol kesehatan) yang ditetapkan Kemendagri nantinya. Kita hanya menjalankan," sebutnya.
SOP untuk pelantikan bupati dan wakil bupati ini sama degan pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara pada Senin (15/2). Artinya, tidak banyak yang hadir di lokasi pelaksanaan. "Kita harus tetap terus waspada terhadap penularan Covid-19 ini. Jangan sampai muncul klaster pelantikan akibat ketidaktaatan kita terhadap prokes yang ada," bebernya. (iwk/eza)
