TANJUNG SELOR – Pedagang di Pasar Induk, Tanjung Selor kembali ‘meneriaki’ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Bulungan. Lagi–lagi karena tak adanya perbaikan pada beberapa rumah dan toko (ruko) yang rusak. Namun, proses pembayaran sewa-menyewa untuk sumber pendapatan asli daerah (PAD) terus berjalan sampai saat ini.
Pedagang yang enggan namanya dikorankan ini mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini dinas terkait dapat segera mencari sebuah solusi. Sehingga tak hanya sekadar menarik PAD dari setiap ruko dan lapak.
“Mudah-mudahan adanya sebuah pernyataan ini, ke depan akan ada sebuah solusi terbaik,” ungkapnya kepada awak media Radar Kaltara, Minggu (14/2).
Lanjutnya, sekalipun adanya kebijakan penarikan PAD tak sekaligus. Namun, tetap untuk fasilitas ke depannya harus mendapat perhatian penuh. Dengan harapan para penyewa mendapatkan hak dengan semestinya, yaitu fasilitas yang memadai sesuai dengan besaran biaya sewanya. “Jangan hanya sekadar ditarik PAD dari pembayaran retribusi sewa. Tapi, fasilitas memang harus diperhatikan,” ujarnya.
Terpisah, Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Asmuni saat dikonfirmasi mengenai adanya ‘teriakan’ pedagang itu membenarkannya. Bahkan, para pedagang selaku penyewa itu pernah secara langsung didengar dan dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tepatnya, pasca dilakukan penyegelan dan pengosongan ruko lantaran penyewa menunggak pembayarannya kala itu.
“Ya, jadi mereka memang melontarkan sebuah pernyataan kekesalan. Mengapa mereka ditarik biaya sewa tetapi tak dibarengi fasilitas yang memadai,” ungkapnya kepada Radar Kaltara, Minggu (14/2).
Lanjutnya, mengetahui akan perasaan para pedagang selaku penyewa di pasar terbesar di Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor ini, Asmuni hanya dapat pasrah dan mendengar semua omelan yang datang dari para pedagang. Dengan harapan ke depannya para pedagang dapat menyadari suatu situasi dan kondisi yang ada sejauh ini.
“Tapi, ini bakal menjadi catatan kami untuk dilaporkan ke Bupati. Sehingga nanti akan didapati sebuah solusi terbaik bagi mereka para pedagang,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disperindagkop dan UMKM Bulungan ini.
Prmasalahan itu menurutnya bukan kali pertama. Tetapi, sebelum dilakukannya sidak dan pengosongan ruko mereka sudah mengungkapkannya. Hanya, memang karena kewenangan perbaikan tak pada OPD-nya, sampai saat ini renovasi tak dapat dilakukan.
“Tapi, sekali lagi bahwa bukan berarti kami diam. Kami tetap berupaya mencari sebuah solusi agar nantinya didapati sebuah jalan terbaik. Ya, seperti apa yang saya katakan untuk jadi catatan dan dilaporkan ke orang nomor satu di daerah ini,” jelasnya. (omg/eza)
