MANAGED BY:
SELASA
09 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 27 Januari 2021 12:40
Upayakan Peradilan Tipikor dan PHI Hadir di Kaltara
Ketua PN Tanjung Selor - Abdullatif./ASRULLA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Abdullatif, SH.,M.H resmi dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada Selasa (19/1) lalu. Salah satu yang menjadi targetnya meminpin PN Tanjung Selor yakni membawa PN Tanjung menjadi Kelas IA sehingga peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) hadir di Bulungan.

Abdullatif saat ditemui bercerita, langkah yang dilakukan Ketua PN Tanjung Selor sebelumnya mengusulkan Peradilan Tipikor dan PHI. Dirinya pun akan melanjutkan usulan tersebut agar terwujud. Menurutnya, sebagai provinsi, sudah seharusnya Kaltara memiliki Peradilan Tipikor dan PHI. “Kewenangan kami yakni mengusulkan dan sudah dilakukan. Mohon doanya. Saya juga berharap sudah ada Peradilan Tipikor dan PHI di sini,” ucap Abdullatif kemarin.

Dijelaskan, salah satu yang menjadi prasyarat menghadirkan Peradilan Tipikor dan PHI merupakan PN Kelas 1A. Dan tentunya lembaga lain juga hadir seperti Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Kaltara. Dan saat ini PN Tanjung Selor masih Kelas 1B, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 207/KMA/SK/VIII/2020. Ia menilai proses “naik kelas” ini akan lebih cepat jika status daerah kota madya, bukan tingkat kabupaten. “Berdasarkan wilayah sudah seharusnya PN Kelas 1A hadir di Bulungan. Tentunya ini akan diupayakan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki,” ujarnya.

Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi. “Hanya saja lembaga lain belum ada seperti Kejati. Yang ada saat ini Polda Kaltara. Kemudian Rutan (rumah tahanan) dan Lapas (lembaga pemasyarakatan) saat ini juga menjadi kendala,” jelasnya.

Selama ini jika ada perkara Tipikor atau PHI harus dilaksanakan di Samarinda. Tentunya, kondisi ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk satu persidangan setiap perkara. “Tentunya harus ada juga hakim Tipikor yang bersertifikasi. Harus lebih senior dari hakim yang lain,” tambah mantan Wakil Ketua PN Mamuju, Sulbar ini. (akz/ash)

 

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 08 Maret 2021 14:57

OPD Wajib Lakukan Sinkronisasi RPJMD

TANJUNG SELOR - Sinkronisasi terhadap rencana program jangka menengah daerah…

Senin, 08 Maret 2021 14:56

Busui Diizinkan, Bumil Tunggu Kajian

TANJUNG SELOR -  Jika sebelumnya ibu menyusui (busui) tidak diizinkan…

Senin, 08 Maret 2021 14:55

Lanjut atau Tidak Belum Diputuskan

TANJUNG SELOR - Kelanjutan mengenai pengoperasian tempat karantina khusus bagi…

Senin, 08 Maret 2021 14:54

Dikreasikan dari Masker Bekas Hasil Mulung di Jalanan

Sampai saat ini situasi dan kondisi wilayah masih terdampak pandemi…

Senin, 08 Maret 2021 14:52

Pelarian Pelaku Penggelapan Berakhir

TANJUNG SELOR – Pelarian Di (30) pelaku penggelapan dengan jabatan…

Senin, 08 Maret 2021 14:51

Konstruksi Diganti Beton Tetrapod

TANJUNG SELOR - Meski sudah beberapa tahun ambruk, namun hingga…

Senin, 08 Maret 2021 14:40

Kaltara Tembus 10 Ribu Kasus

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus…

Senin, 08 Maret 2021 14:03

Sekarang Ibu Menyusui Sudah Boleh Divaksin Covid-19

TANJUNG SELOR - Jika sebelumnya ibu menyusui (busui) tidak diizinkan…

Jumat, 05 Maret 2021 10:16

50 Persen Sekolah di Bulungan Terletak di Wilayah Blank Spot

TANJUNG SELOR - Penerapan sistem belajar dari rumah (BDR) atau…

Jumat, 05 Maret 2021 10:15

Relaksasi PPnBM, Harga Mobil Dipangkas

TANJUNG SELOR – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memberikan relaksasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers