TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulungan memastikan adanya penambahan anggaran program keluarga harapan (PKH) sebesar 25 persen terhadap setiap keluarga penerima manfaat (KPM) berlanjut (selengkapnya penambahan anggaran lihat grafis). Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Rehab dan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perjamsos), Dinsos Bulungan, N. Haen Hasan kepada Radar Kaltara, Selasa (26/1).
Adapun alasan masih diprogramkannya penambahan anggaran PKH ini, menurut Haen lantaran situasi dan kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. Oleh karenanya program tersebut dianggap masih perlu dilanjutkan.
“Penambahan anggaran 25 persen ini berlaku untuk semua kategori. Jadi, tidak ada suatu pembedaan penambahan antara kategori satu dan lainnya,’’ ungkapnya melalui sambungan telepon pribadinya.
Haen menilai progam ini pun diyakini sejauh ini telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data penerima KPM setiap tahunnya mengalami penurunan. Terkecuali di tahun ini data yang ada masih sama seperti tahun sebelumnya. “Hal ini wajar saja karena wilayah ini masih pandemi Covid-19. Tapi, di tahun-tahun sebelumnya penurunan jumlah KPM dari PKH ini terus menurun. Artinya, menandakan program PKH ini berhasil memutus rantai kemiskinan,’’ jelasnya.
Upaya dalam memutus rantai kemiskinan ini memang terus menjadi ‘PR’ besar di OPD–nya. Mengingat, di OPD–nya itu sebagai salah sektor yang ditargetkan setiap tahunnya dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Selain upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. “Hanya, untuk aspek yang paling diintervensi dalam PKH ini sejatinya ada tiga. Yaitu aspek kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas berat dan lansia usia 70 tahun ke atas,’’ jelasnya.
Lalu bagaimana jika KPM PKH memiliki semua komponen dalam kartu keluarga ? Haen menyebutkan bahwa nantinya yang akan diberikan bantuan maksimal hanya empat komponen. Dari keempatnya itu akan dipilih pada nilai nominal yang paling besar. Misal, KK dengan kategori bumil (ibu hamil) dan anak usia dini atau lansia dan disabilitas berat. “Jadi, tidak semua komponen didapatkan. Dalam aturan maksimal hanya empat komponen saja,’’ tuturnya, seraya berkata dalam PKH ini terdapat sebanyak 7 komponen (selengkapnya di grafis).
Sedangkan untuk kategori penerima PKH paling besar kategori bumil dan anak usia dini sebesar Rp 3.000.000 dan tambahan 25 persen menjadi Rp 3.750.000 setiap tahunnya. “Penyaluran dana PKH ini ke setiap PKM dilakukan setiap bulannya. Jadi, rinciannya ada yang mendapatkan antara Rp 75.000 – Rp 250.000,’’ jelasnya. (omg/ash)
