TANJUNG SELOR - Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan anggaran untuk pembebasan lahan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, usulan suntikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembebasan lahan bandara itu diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Itu kita minta sekitar Rp 20 - 30 miliar. Yang jelas kita minta ada anggaran pembebasan itu (lahan bandara)," ujarnya kepada Radar Kaltara.
Menurut pria yang juga menjabat Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara ini, jika anggaran untuk pembebasan lahan itu sudah ada, maka akan bisa lebih mudah prosesnya.
Tapi untuk perencanaannya ada di pihak bandara. Jika sesuai rencana, terminal yang baru akan dibangun sesuai masterplan nantinya, itu di sisi kanan runway bandara. Jadi, sudah tidak di tempat yang ada saat ini.
"Target awal itu lahannya dulu yang sekitar 30 hektare. Untuk pembangunannya nanti, apakah maju atau mundur, itu dilihat nanti," tuturnya.
Jika pembangunannya maju, maka harus diurus lagi untuk masalah Jalan Agatis yang ada di depan runway bandara tersebut. Tentunya, ini akan agak sedikit sulit, karena masuk dalam jalan nasional yang 5 tahun sekali baru bisa dilakukan perubahan status.
Jika sesuai masterplan, di depan Jalan Agatis banyak lahan yang belum dibebaskan. Tapi, tentu prosesnya akan lebih panjang karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
"Jadi yang memungkinkan itu ke belakang. Ke arah Sungai Selor. Apalagi untuk rencana penimbunan sungai itu, dari DPUPR Perkim (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) sudah membuat kajian," katanya.
Namun, jika harus melakukan penimbunan sungai tersebut, tentu biaya yang akan dikeluarkan akan sedikit mahal jika dibandingkan dengan melakukan pembangunan ke arah depan runway bandara tersebut. "Di sini yang penting itu kita ada jaminan lahannya dulu yang harus klir," tegasnya.
Disebutkannya, dari total dana sekitar Rp 12 miliar yang dianggarkan untuk pembebasan lahan dalam pagar Bandara Tanjung Harapan di tahun 2020, yang berhasil terselesaikan sekitar Rp 10 miliar. "Jadi masih tersisa sekitar Rp 2 miliar lagi. Itu masih ada sekitar 1 hektare lagi yang dalam pagar yang belum tuntas. Belum jelas statusnya. Tapi di perubahan tahun ini masih dimungkinkan untuk dianggarkan kembali," tuturnya.
Peningkatan Bandara Tanjung Harapan ini merupakan salah satu prioritas Pemprov Kaltara. Harapannya, rencana ini dapat segera teratasi. (iwk/eza)
