TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara) akan berakhir. Sehingga pemerintah daerah masih harus menganggarkan untuk penanganannya.
Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kembali menganggarkan untuk penanganan dampak Covid-19 di provinsi ke-34 ini sebesar Rp 65.881.183.034.
Total anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2021 itu pembagiannya sama seperti tahun sebelumnya, yakni untuk tiga bidang, mulai dari bidang kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.
Plt. Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto mengatakan, yang paling besar dari anggaran itu masih tetap untuk bidang kesehatan, yakni Rp 41.816.205.414 dengan rincian rencana program/kegiatan sebesar Rp 28.697.205.414 dan belanja tidak terduga sebesar Rp 13.119.000.000 (selengkapnya grafis). “Kemudian baru penanganan dampak ekonomi, dan terakhir untuk jaring pengaman sosial,” ujar Denny kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (25/1).
Tapi, sempat ada sedikit kendala untuk pelaksanaannya di penatausahaan karena ada perubahan dari sistem informasi manajemen daerah (Simda) yang sebelumnya daerah diwajibkan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
Tapi karena sudah ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang pada poin 3 huruf b disebutkan daerah diperkenankan menggunakan aplikasi di luar SIPD. “Nah, ini sedang kami susun dan kami kerja samakan kembali dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk pendampingan penatausahaan kita. Biar semuanya bisa jalan,” katanya.
Terutama anggaran untuk penanganan Covid-19, karena penanganan dampak Covid-19 ini sifatnya sangat prioritas, sangat urgen sehingga tidak boleh putus penganggarannya. “Insyaallah dalam waktu dekat ini sudah siap semua. Tinggal dijalankan saja lagi,” sebutnya.
Namun, Denny mengaku sementara ini pihaknya belum dapat memastikan apakah di APBD 2021 ini masih ada penambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 atau tidak. Sementara ini pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. “Kalau di 2020 lalu itu sudah jelas, sebesar 35 persen dari barang jasa dan belanja modal dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Kalau tahun ini tidak. Jadi dia dipersiapkan dan yang tahu teknisnya itu di instansi masing-masing,” pungkasnya. (iwk/lim)
