TANJUNG SELOR - Asetmangkrak sejauh ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Pemkab Bulungan. OPD teknis pun ibarat berlomba agar dapat meminimalisir mangkraknya aset–aset tersebut. Sebut saja, Disperindagkop dan UMKM Bulungan yang harus melakukan cara cukup unik. Berikut ulasannya.
Pendapatanasli daerah (PAD) menjadi salah satu tolak ukur dalam menopang pembangunan di daerah. Hanya, memang tak selamanya PAD harus didapatkan jika dianggap tak mampu dalam menggapainya. Hal ini seperti yang dialami oleh Disperindagkop dan UMKM Bulungan.
Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Asmuni menjelaskan tak mampunya di sini lantaran dianggap memang tak cukup efisien jika dipaksakan. Yaitu seperti pengelolaan dua pasar yang ada di daerah dengan sebutan Bumi Tenguyun ini. Sehingga pemerintah harus mengalah dan menyerahkan pengelolaan ke desa agar aset pasar itu dapat dikelola secara maksimal.
“Jadi, saat ini ada sudah dua pasar yang pengelolaannya bukan pada kami. Tapi di desa, yakni Pasar Long Beluah dan Mara Hilir,” ungkapnya dalam wawacaranya kepada pewarta.
Dengan telah dikelolanya oleh desa setempat. Asmuni yang juga menjabat sebagai Sekretaris Disperindagkop dan UMKM Bulungan ini tak menampik bahwa akan menimbulkan risiko nihilnya PAD. Pasalnya, PAD yang ada pada pasar itu sepenuhnya mengalir ke pemerintah desanya.
“Bagi kami itu memang tak sepenuhnya menjadi masalah. Asalnya, memang aset pasar itu nantinya dikelola dengan baik dan maksimal,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya. “Di samping memang kami akui tak sanggup jika harus memaksakan dalam pengelolaannya. Apalagi, beberapa di antara pasar itu memang sudah lama kondisinya mangkrak,” sambungnya.
Pasar yang telah dikelola oleh desa setempat tersebut bersumber dana alokasi khusus (DAK). Awalnya memang dibangunnya pasar itu bertujuan agar dapat menghidupkan perekonomian di desa yang dituju tersebut. Hanya, di lapangan memang tak cukup sejalan hingga sempat mangkrak. “Tapi, saat ini kami pastikan tinggal action-nya di lapangan. Pihak desa pun sudah menyatakan kesiapannya dalam pengelolaannya,” ucapnya.
Ke depan pihaknya mengaku akan menyasar pada daerah lainnya agar dapat demikian. Pengelolaannya nanti ada di desa bukan pada pemerintah daerah lagi. Cara itu diyakini ke depan dapat menuntaskan perkara aset mangkrak. Khususnya, pada bangunan pasar yang dibangun melalui dana pusat. “Kami terus optimalkan, misal pada Pasar Salimbatu dan Pasar Sekatak akan kami alihkan ke pemdes yang mengelolanya,” bebernya.
Salah satu pasar, yaitu Pasar Long Beluah ini sudah mangkrak sekitar 9 tahun lamanya. Sebelumnya, penduduk setempat dan pemerintah desa (pemdes) sudah beberapa kali melayangkan agar pasar itu dapat difungsikan. Misal, dengan adanya penyerahan hibah aset sehingga dapat dikelola secara langsung pihak desa. Hanya, sejauh ini usaha itu masih belum berhasil.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Drs. Syafril sebelumnya dalam rapat internal melontarkan agar aset-aset yang mangkrak dapat difungsikan. Dengan harapan nantinya tidak ada lagi aset di Bumi Tenguyun ini yang tak termanfaatkan sebagaimana mestinya. Termasuk, salah satunya pada aset pasar yang dibangun di Desa Long Beluah tersebut. Hal ini mengingat bahwa dengan adanya pasar sehingga secara tak langsung perekonomian di suatu daerah dapat semakin maju dan berkembang. Oleh karenanya, pihaknya menekankan agar melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat segera mencari sebuah solusi atau jalan keluarnya. “Misal dengan cara menghibahkan ke desanya. Sehingga pasar itu dapat mereka kelola dengan baik dan penataan pedagang semakin rapi,” katanya saat itu. (***/eza)
