MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menegaskan bahwa kuota bagi guru honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mencapai 1 juta formasi.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Yulius Denandus meyampaikan, seleksi PPPK semuanya tergantung dari pusat dan harus dipatuhi. Walaupun banyak pertimbangan, perintah pusat harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak rakyat.
Namun yang menjadi kendala saat ini adalah anggaran, apakah dibiayai daerah atau pusat. “Mengenai keputusan kemarin, karena ada kemungkinan-kemungkinan, kami berpikir jangan sampai memutus mata rantai pencaharian rakyat, salah satunya adalah guru honorer. Jika kita membuka lowongan untuk jurusan yang mereka ajarkan selama ini, kemudian lulus PPPK, maka teman untuk yang tidak lulus apakah bersedia untuk menerima kenyataan itu,” jelasnya.
Usai pertemuan dengan Pemkot Tarakan, kemudian sepakat untuk membuka dan memulai proses, dengan ketentuan bahwa para guru honorer harus menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada masalah jika mereka tidak lulus dalam mengikuti seleksi, dan kemudian posisinya diisi orang lain.
Sedangkan masalah anggaran, Yulius berpendapat jika dihitung memang ada penerimaan sekitar 50 persen, maka dari pemerintah daerah harus menyiapkan tambahan mulai dari 4 sampai 5 persen. Maka perubahan anggaran masuk di Perubahan-APBD 2021.
“Saya kira seluk beluk keuangan ada aja, lagian hal ini berkaitan dengan instruksi menteri yang memang harus dilaksanakan. Nah kalau modelnya seperti itu kan ada alasan kita di anggaran perubahan (Perubahan-APBD 2021) nanti untuk membuat itu, yang jadi pertanyaan sekarang, sanggup tidak daerah kita untuk dibebankan 100 persen,” ungkapnya.
Selain itu, alokasi anggarannya memang belum bisa dilakukan pembahasan sekarang mau diambil dari mana. Yang jelasnya akan dibahas di dalam Badan Anggaran DPRD. Dari tim pengguna anggaran pemerintah, pastinya telah Tetapi kalau sifatnya tidak mengganggu dan ada program yang sifatnya tidak terlalu pokok, maka itu yang harus dihilangkan.
“Terkait dengan anggaran APBD pendidikan sebanyak 20 persen, kemarin kita sudah sampai 21 persen, bahkan lebih. Masalahnya dana-dana pendidikan seperti yang kita pakai, bagian mana harus kita pangkas dan bagian mana kegiatan yang dikurangi untuk dialihkan ke situ, tetapi memang banyak hal yang harus dipikir di situ,” terangnya.
“Mudah-mudahan nanti bagi yang mengambil kebijakan berpikiran universal dan posesif dalam menanggapi seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, dan yang jelas semua tujuannya kepada kepentingan umum bagi masyarakat,” tutupnya. (agg/lim)
