TANJUNG SELOR – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bulungan telah dimulai sejak 14 Januari 2021 lalu. Namun, hingga saat ini DPRD Bulungan mengaku belum menerima informasi terkait pelaksanaan vaksinasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Bulungan, H. Hamka menyampaikan, terkait vaksinasi Covid-19, masyarakat diimbau agar tidak ragu dengan vaksin yang diberikan pemerintah. Apalagi, sebelum diberikan vaksin ini sudah melalui tahap kajian. “Pemerintah tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepada masyarakat,” kata Hamka kepada Radar Kaltara.
Untuk pelaksanaan vaksinasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat tahun ini sudah harus selesai. Khusus untuk Kabupaten Bulungan, karena sampai saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir maka harus segera dibuat tahapan agar masyarakat bisa segera mendapatkan vaksin sesuai kuota yang sudah ada.
“Sekarang ini informasi terkait vaksin ini masih kurang dari pemerintah daerah,” bebernya. Bahkan, sampai saat ini DPRD belum menerima informasi terkait proses dan sudah ada berapa orang yang diberikan vaksin. “Hal seperti ini harusnya disampaikan juga ke kami (DPRD) supaya proses vaksin ini tepat sasaran. Kalau dikatakan terbuka, sebenarnya pemda terbuka. Hanya saja kami meminta waktu untuk membahas terkait vaksin ini. Kalau memang dalam pelaksanaannya ada permasalahan kita bisa berbagi pikiran,” ujarnya.
Di internal DPRD, sampai saat ini tidak ada pembahasan khusus terkait vaksin. Namun, pihaknya memastikan kesiapannya menerima vaksin Sinovac tersebut.
“Hari ini (kemarin, Red) kalau mau divaksin saya siap dan tidak ada keraguan. Apalagi beberapa pejabat yang sudah mendapatkan vaksin sampai saat ini tidak ada masalah. Tetapi, pertanyaannya sekarang ini siapa yang memvaksin kami. Harapan kami dengan cepat berakhirnya pandemi Covid-19. Perekonomian bisa lebih baik,” harapnya.
Menyoal banyaknya isu terkait kualitas vaksin jelek dan hanya untuk bisnis. Hamka menyampaikan, hal seperti inilah yang dibutuhkan dari pemda. Artinya, sebagai wakil rakyat pemda harus terus memberikan informasi sehingga selanjutnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ke bawah.
“Tetapi, saya yakin vaksin yang diberikan itu tidak ada beda antara pejabat dengan masyarakat. Apalagi kalau tidak ada dasar, masyarakat tidak perlu percaya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan, H. Imam Sujono saat dikonfirmasi menyampaikan, sebenarnya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD dengan Dinkes dan BPBD secara teknis terkait vaksin sudah disampaikan. “Mulai dari penanganan Covid-19 hingga vaksinasi sudah kami sampaikan beberapa hari lalu,” bebernya.
Dalam pelaksanaan vaksinasi tahap pertama. Dinkes Bulungan telah mengundang DPRD untuk menerima vaksin pertama. Namun, tidak ada yang hadir. “Melalui Bapak Ketua DPRD sudah saya sampaikan,” tuturnya. (*/jai/eza)
