TARAKAN - Pandemi Covid-19 yang masih ada di 2021 ini, membawa dampak besar bagi perekonomian. Pelaku usaha dituntut lebih kreatif dalam memanfaatkan peluang baru agar tetap bertahan di kondisi saat ini.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tarakan, Effendy Gunardi, S.E, mengatakan, usaha akan mudah kolaps dan terpaksa merumahkan karyawannya jika tidak kreatif. “Memang untuk kondisi saat ini untuk bertahan saja susah, sehingga banyak teman-teman pelaku usaha yang kolaps juga terkena dampak pandemi Covid-19,” ungkapnya, Senin (18/1).
Pemerintah, kata dia, bisa hadir sebagai pengayom dengan bersinergi pelaku usaha dan masyarakat. Hal tersebut nantinya mendongkrak perekonomian di daerah. “Kondisi saat ini tentu memberikan dampak pada nilai produksi dan daya beli yang berkurang, sehingga perlu beberapa regulasi yang dapat membantu pelaku usaha agar tidak terjadi perumahan (pengurangan) karyawan, intinya semua pihak hasil bersinergi dan saling membantu,” ujarnya.
Dirinya memberikan contoh terkait pengerjaan proyek di Kaltara, perlu melibatkan pelaku usaha lokal, sumber daya manusia lokal (SDM) hingga penyedia bahan baku local. “Bila memang pemenang proyeknya dari luar Kaltara, setidaknya di tingkat lokal juga dilibatkan, karena kita memiliki alat, SDM dan bahan baku. Bila hal ini dilakukan tentu berdampak baik pada perekonomian di Kaltara,” bebernya.
Selain itu, dalam hal untuk tetap bertahan di kondisi saat ini, semua pihak harus peduli dengan kegiatan perekonomian di sekelilingnya. Contoh kecil dengan membeli produk lokal. “Saya memberikan contoh, misalnya ada tetangga kita jualan produk yang tidak kalah dengan produk lainnya, kita bisa membeli produknya, intinya saling membantu dan melihat sekeliling kita. Jangan tidak peduli, hal ini juga bisa memberikan dorongan perekonomian di tingkat lokal meningkat,” tuturnya.
MENGURUNGKAN PPKM
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, Herry Johanes mengatakan, saat ini pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 harus memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk tetap bertahan. “Adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saya rasa akan memberikan dampak pada penurunan perekonomian kembali, dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk tetap bertahan,” bebernya.
Ia menyoroti, pada PPKM pelaksanaan kegiatan bekerja memberi batasan maksimal 25 persen saja. Hal ini dinilai tidak bisa diterapkan kepada pelaku usaha yang sedang melakukan produksi. “Kalau perkantoran mungkin bisa, bagaimana dengan pabrik pengolahan produk, tentu hal ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana caranya pelaku usaha memenuhi pesanan produk bila jumlah pekerjanya dibatasi hingga 25 persen?” ujarnya.
Dirinya meminta kepada pemerintah untuk tidak memutuskan segala sesuatunya hanya melalui aturan-aturan. Namun perlu melihat lebih dalam lagi kondisi di lapangan bagaiamana pelaku usaha tidak dapat bergerak untuk mendorong perekonomian bila ada pembatasan. “Saya rasa kita sudah mengenal virus ini, tinggal bagaimana peranan pemerintah dalam membantu membuat mitigasi di suatu perusahan untuk mencegah terjadinya penularan virus ini. Bila hanya membuat aturan saja tidak akan memberikan jalan keluar dan solusi bagi pelaku usaha yang saat ini sedang berjuang untuk tetap bertahan,” pungkasnya. (jnr/lim)
