PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Pembentukan mal pelayanan publik (MPP) sudah digaungkan Pemkab Bulungan sejak tahun lali dan belum bisa terealisasi akibat terkendala anggaran. Namun, tahun ini MPP ditargetkan sudah terbentuk.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Jahrah menyampaikan, terkait MPP saat ini pihaknya tengah melakukan pengadaan software. “Software ini erat kaitannya dengan masalah jaringan aplikasi. Sedangkan, hardware terkait dengan desain interior yang harus diubah,” kata Jahrah kepada Radar Kaltara, Rabu (13/1)

Secara persentase, progres pembentukan MPP masih 10 persen. Kendati demikian, DPMPTSP menargetkan tahun ini MPP sudah bisa terbentuk. “Insyaallah, tahun ini sudah terbentuk. Dalam rakorda (rapat koordinasi daerah) juga sudah saya sampaikan paling cepat bulan Juni atau Juli sudah terbentuk,” bebernya.

Tahun ini, lanjut Jahrah, pihaknya akan fokus untuk melengkapi software dan hardware yang masih kurang. “Hari ini (kemarin, Red) saya juga akan mengantar surat dari Bupati (Ingkong Ala) terkait dengan rencana MoU (Memorandum of Understanding) dengan beberapa instansi vertikal dan OPD (organisasi perangkat daerah) non perizinan. Sebab, kalau OPD perizinan sudah gabung dengan  DPMPTSP,” ungkapnya.

Perlu digaris bawahi bahwa OPD yang bergabung di MPP tidak pindah. Hanya mengurangi kepadatan di OPD yang akan bergabung di MPP. “Sampai saat ini ada 13 OPD yang akan bergabung di MPP,” ujarnya.

Selain 13 OPD, tiga perbankan juga dipastikan akan gabung di MPP. Adapun ketiga perbankan tersebut adalah Bankaltimtara, BNI dan Mandiri. “Bnk mandiri ini erat kaitannya dengan pelayanan Taspen,” jelasnya.