MANAGED BY:
RABU
27 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 13 Januari 2021 11:33
Honorer Nilai Pemkot Lucu, Meniadakan PPPK

PROKAL.CO,

TARAKAN - Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ditiadakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, mendapat aksi protes dari tenaga guru honorer di Tarakan. Permasalahan tersebut kemudian dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan pada Selasa (12/1).

Kepada Radar Tarakan, Ketua Forum Honorer Kota Tarakan, Rahmat Hidayatmengatakan bahwa pihaknya merasa adanya miskomunikasi antara Pemkot Tarakan dan tenaga guru honorer sehingga pihaknya memilih untuk membawa permasalahan tersebut ke DPRD Tarakan.

Rahmat menjelaskan, khusus perekrutan PPPK merupakan ranah pusat berdasarkan keputusan menteri. Selanjutnya guru honorer menjadi prioritas. “PPPK direkrut ada dua yakni menggunakan serifikasi guru, yakni guru yang tidak mengajar namun punya sertifikasi guru. Tapi perekrutan PPPK itu harus melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang sudah terdata di dapodik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tarakan sudah menyerahkan data kebutuhan guru di Tarakan ke BKD, tapi ini belum ditindaklanjuti BKD. Ini yang kami tuntut,” ujar guru honorer yang telah mengabdi selama 13 tahun ini, kemarin (12/1).

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran perekrutan PPPK bukanlah berasal dari APBD Tarakan. Sebab pihaknya juga yakin jika hanya mengandalkan APBD Tarakan maka daerah tidak akan mampu. Namun perekrutan PPPK berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah melalui dana alokasi umum (DAU) yang diserahkan ke daerah. “Kalau tadi (kemarin) bilang Pak Kadis (Disdikbud Tarakan) bilang menggunakan sertifikasi yang sudah lulus, bukan seperti itu. Itu salah, perekrutan itu melalui dapodik yang sudah terdaftar. Kenapa pemerintah pusat menggunakan itu? Karena pemerintah ingin menuntaskan honor-honor yang ada di daerah,” jelas Rahmat.

PPPK merupakan agenda nasional yang dilimpahkan ke daerah, agar honorer guru setiap daerah mendapatkan kesejahteraan. Untuk itu, PPPK dilakukan khusus bagi tenaga pendidik sehingga 2021, 2022 dan 2023 pemerintah tidak mengeluarkan CPNS untuk guru.

“Kalau di Tarakan tidak ada PPPK, lucu jadinya. Sedangkan BKD mengajukan CPNS kepada Menpan-RB itu ditolak, untuk guru diminta ke PPPK. Tapi kenapa BKD Tarakan tidak mengajukan itu?” katanya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers