TANJUNG SELOR - Warga yang terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Diketahui, tahun ini kembali mendapatkan program bantuan sosial (bansos), salah satunya dalam bentuk bantuan sosial tunai (BST).
Tak terkecuali, masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi termuda di Indonesia ini. Hanya, untuk data penerima bansos kali ini berpotensi akan mengalami perubahan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltara, Heri Rudiono mengungkapkan, perubahan data pada penerima bansos dalam bentuk BST tahun ini dikarenakan adanya proses verifikasi ulang. Artinya, bisa saja dari proses verifikasi itu ditemui data warga yang sudah tidak masuk sebagai kategori penerima. Sehingga nantinya data itu dihapus atau diganti pada warga lain yang dianggap layak mendapatkan program BST tersebut.
“Ya, potensi perubahan itu jelas akan ada. Karena dari proses verifikasi itu nantinya akan diketahui lebih jauh kelayakan dari setiap warga penerima program BST,” ungkapnya dalam wawancaranya kepada Radar Kaltara beberapa waktu lalu.
Proses verifikasi ini pun dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan secara langsung pemerintah pusat (pempus). Khususnya, melalui Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini. Mensos yang baru dilantik itu menginginkan agar jangan sampai nantinya dana bansos salah sasaran. Oleh karenanya, sejak dini dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu.
“Nantinya, dari hasil verifikasi itu juga masih menunggu Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakis Miskin (PFM) Kemensos dalam penyaluran bansos tahun 2021 ini,” ujar pria yang ramah dan murah senyum ini.
Ditanya mengenai adanya agenda launching bansos dari Presiden RI Joko Widodo, Heru mengatakan bahwa memang benar agenda itu berlangsung secara virtual di lingkungan Pemprov Kaltara. Hanya, pihaknya dalam hal ini memastikan dari launching itu untuk data kuota BST per provinsi dan kabupaten/kota belum ditetapkan.
“Seperti pada penjelasan tadi, untuk BST itu masih proses cleaning atau pemandangan data. Di sini, yang melakukan itu adalah PT Pos sebagai penindak dari pemadaan data tersebut,” jelasnya seraya berkata PT Pos nantinya bertindak juga sebagai penyalurnya.
Di sisi lain, pihaknya mengatakan adanya proses launching saat itu dikarenakan memang untuk anggaran bansos di provinsi ini sudah tersedia. Mengingat, dalam launching itu ada tiga bentuk bansos, meliputi BPNT, PKH dan BST. “Hanya saat itu Presiden RI, Joko Widodo secara simbolis melakukan penyerahan tiga bansos dengan total Rp 110 triliun se-Indonesia,” sebutnya.
Untuk besaran dana BST yang bakal diterima setiap keluarga penerima manfaat (KPM), masih sama seperti sebelumnya yang telah mengalami pemotongan 50 persen. Yaitu jika di awal pandemi Covid-19 lalu, penerima BST mendapatkan alokasi anggaran setiap KPM sebesar Rp 600 ribu. Akan tetapi, di tahapan lanjutannya ini alokasi anggarannya hanya menerima anggaran sebesar Rp 300 ribu.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Pos Cabang Tanjung Selor, Faqih Rudi Marjatmo sebelumnya, sebagai penyalur BST terhadap setiap KPM yang terdampak selama pandemi ini. Dikatakannya juga, dengan alokasi anggaran yang menurun diterima oleh KPM ini. Menurutnya semua kebijakan ada di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Mungkin ini dikarenakan pandemi ini masih berlanjut. Sehingga bantuan yang awalnya hanya tiga bulan menjadi sembilan bulan atau sampai pada Desember nanti,” ungkapnya.
Akan tetapi, lanjutnya, meski menurunnya alokasi anggara, animo masyarakat yang terdampak untuk mengambil secara langsung BST tak menurun. Mereka yang statusnya masih terdampak tetap berbondong-bondong pergi ke Kantor Pos di Tanjung Selor ataupun cabang lainnya.
“Tapi, kami dalam teknisnya tetap mengutamakan protokol kesehatan. Baik petugas di loket ataupun warga harus mengikuti protokolnya semua,” ujarnya. (omg/eza)
