PEMERINTAH daerah, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara) merespons tahapan vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah pusat. Termasuk kesiapan vaksinator, diberikan pelatihan selama tiga hari mendatang.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kaltara, dr. Franky Sientoro, Sp.A, mengatakan persiapan vaksinator ini mulai berjalan, dengan mengikuti pelatihan yang terhitung sejak 7 Januari hingga 9 Januari mendatang. “Untuk seluruh Indonesia, tapi kita masuk kelompok Kaltara, NTT (Nusa Tenggara Timur) dan NTB (Nusa Tenggara Barat). Pelatihannya selama 3 hari,” terangnya kepada Radar Tarakan, (7/1).
dr. Franky juga menyampaikan materi mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) dalam pelatihan ini. Yang mana, beberapa saat setelah orang diberikan imunisasi atau vaksinasi, mengalami efek dari vaksin Sinovac. “Karena orang kalau diimunisasi, terutama anak-anak biasanya demam. Jadi persiapannya semua dibahas tentang imunisasi, terutama vaksin Covid-19 dan efeknya, bagaimana diatasi kalau ada masalah,” lanjutnya.
Dikatakannya Kaltara sudah menyiapkan sekitar 125 vaksinator untuk angkatan pertama di wilayah Kaltara, dan angkatan kesembilan secara nasional. Khusus di Tarakan ada sekitar 100 vaksinator, dan sisanya dari daerah. Sejauh ini vaksinator yang sudah dipilih dipastikan sudah siap, juga diberi bekal pelatihan. “Vaksinator sudah siap saja. Vaksinator terbanyak dari Tarakan, sekitar 100 orang. Baik dari rumah sakit maupun puskesmas,” katanya.
Lantas apa saja efek dari vaksin Covid-19 ini? Salah satu efek samping yang berdampak adalah demam. Ia membantah kabar yang beredar di media sosial, yang menyebutkan vaksin Sinovac ini memberikan efek samping pembesaran pada alat kelamin pria. “Hoaks, bohong banget itu (efek samping vaksin dapat memperbesar alat kelamin). Efek dari vaksin ini salah satunya demam, dan mungkin agak pusing sedikit,” tutupnya.
Terkena lagi. Ada yang kena lagi. Artinya kekebalan belum terbentuk dengan baik. Kekebalan yang terbaik dari imunisasi. Harapan besar ada di vaksin ini. Tahap pencegahan, tracing, testing, treatment dan 3-M. Kemudian vaksin, baru bisa dikendalikan. Ini bisanya dikendalikan, dari sakit berat ke relatif ringan.
dr. Franky menyebut idealnya, vaksinasi menyentuh 70 persen penduduk. Jika penduduk Kaltara 708.352 jiwa (data BPS 2020), maka idealnya 495 ribu warga divaksin. Jika memenuhi angka tersebut, hampir dipastikan, pandemi sudah dapat dikendalikan.
“Kalau penduduk Indonesia misalnya sekarang 250 jutaan, 70 persennya sekira 165 jutaan yang haru divaksin. Nakes aja, Januari sampai April 2021 ini. Ini baru nakes, kalau ke masyarakat butuh 2-3 tahun, baru benar-benar bisa terkendali. Artinya orang kena Covid-19, tapi ringan. Bisa aja kena, tapi kita anggap sakit flu biasa setelah dikendalikan. Kalau tidak bisa dilawan sama sekali, Covid-19 ini merajalela,” sebutnya.
Peningkatan kasus signifikan juga dipicu permasalahan
tracing, testing dan treatment (3-T) serta protokol kesehatan. “Mungkin sudah jenuh. Dan yang menjalani isolasi mandiri juga banyak yang tidak disiplin. Yang mengawasi juga begitu. Satu hari aja di rumah, pasti sudah bosan, padahal minimal 10 hari. Menurut saya PSBB ini diberlakukan lagi, dengan jam malam. Dikaitkan dengan waktu kumpul anak muda dibatasi jam malamnya. Kan di kafe, di warung, ngumpul, enggak pakai masker, saat makan, saat ngobrol, saat minum. Idealnya seperti PSBB lalu. Kalau kita menunggu menular semua baru melakukan imunisasi, bagaimana? Sementara ini yang diprioritaskan menerima vaksin yang belum punya kekebalan atau belum pernah kena Covid-19,” jelasnya.
“Saya juga menganjurkan diberlakukan jam malam untuk kafe, warung, misalnya 21.30 WITA last order (pesanan terakhir). Ini bukan menutup sama sekali. Di Jakarta malah jam 19.00 WITA sudah tutup. Kalau jalan malam, di Tarakan masih nongkrong. Ini juga sumber penularan. Harusnya kepala daerah berani mengambil keputusan. RSUD Tarakan RSUKT sudah enggak mampu saking banyaknya pasien. Pemerintah harus menyiapkan solusinya,” tambahnya.
SIAPKAN REGULASI
Pemerintah telah memutuskan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 mendatang. Seiring dengan itu, istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak lagi digunakan dan bertransformasi menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, PPKM berbeda dengan PSBB. “Ditegaskan bahwa ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Kedua, masyarakat jangan panik. Ketiga, kegiatan ini adalah mencermati perkembangan Covid-19 yang ada kita,” ujarnya secara virtual, kemarin (7/1).
