TANJUNG SELOR - Kebijakan untuk tidak lagi memberlakukan syarat wajib tes cepat (rapid test) bagi calon penumpang speedboat dinilai berisiko. Apalagi saat ini lonjakan kasus aktif Covid-19 di Kota Tarakan meningkat.
Satgas Penanganan Covid-19 Bulungan, H. Sudjati mengatakan, sekarang ini Satgas tidak dapat berbuat banyak terkait kebijakan rapid test, karena kebijakannya sudah seperti itu. “Sekarang ini yang bisa dilakukan hanya meningkatkan pengawasan di pintu masuk,” kata Sudjati kepada Radar Kaltara.
Namun, kata dia, pengawasan tidak akan berjalan efektif apabila di Tarakan pengawasannya tidak ketat. “Di Tarakan pengawasannya tidak ketat, banyak penumpang yang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak,” bebernya.
Sebenarnya tidak hanya di Tarakan saja, di Pelabuhan Kayan II, Tanjung Selor masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes). “Ini harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai lonjakan yang terjadi di Tarakan penularannya sampai ke Bulungan,” bebernya.
Terlebih saat ini sudah tidak ada lagi kebijakan menyertakan hasil rapid test nonreaktif. Pengawas di pelabuhan maupun di dalam speedboat harus terus dilakukan. “Petugas di lapangan harus lebih ketat melakukan pengawasan,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan, H. Imam Sujono mengatakan, terkait pengawasan ini berbicara dari sisi hulu. Sedangkan Dinkes berkerja dari sisi hilir. “Yang hulu ini kewenangannya bukan di kami, karena kami fokus menangani pasien yang sudah terkonfirmasi positif,” ujarnya.
Seharusnya upaya pengendalian dari sisi hulu itu tidak boleh kendor. Sekuat apapun mengendalikan di sisi hilir, jika dari hulu tidak dibendung maka kasus Covid-19 akan terus ada. “Harusnya sekarang ini di sisi hulu dikencangkan lagi seperti di awal,” bebernya.
Sekarang ini jalur transportasi laut antara Tanjung Selor-Tarakan sudah tidak ada batasan lagi. Tidak ada rapid test, kemudian penjagaan di pintu masuk juga sudah kurang. Sehingga dalam kondisi sekarang ini potensi penularan Covid-19 cukup tinggi. “Sekarang ini 11-12 saja antara Tarakan dan Bulungan,” ujarnya.
Terpisah, Staf Kesyahbandaran Kelaiklautan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas II Tanjung Selor, Mulyono menambahkan, terkait pengawasan prokes sejak awal sudah disampaikan bukan menjadi kewenangan pihaknya. Kewenangan itu ada di tim Satgas.
“Tetapi kami bersama dengan KKP (Kantor Kesehatan pelabuhan) tetap mengingatkan penumpang untuk selalu menaati protokol kesehatan, baik di area pelabuhan maupun di dalam speedboat,” singkatnya. (*/jai/eza)
