TANJUNG SELOR – Mengantisipasi penyebaran hoaks atau kabar bohong selama tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kaltara bergerak bersama tokoh agama, adat, masyarakat dan pemuda. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono melalui Dirbinmas Polda Kaltara Kombes Pol Eri Dwi Hariyanto menyampaikan, tahapan pilkada saat ini masa kampanye. Karena situasi saat ini, proses kampanye dilakukan melalui media sosial (medsos). Sehingga, rawan terjadi hoaks dan ujaran kebencian.
“Sejauh ini sudah masuk masa kampanye. Selama ini kampanye marak melalui medsos. Artinya, kerawanan dari kegiatan itu yang diantisipasi munculnya hoaks,” ucap Kombes Pol Eri Dwi Hariyanto, kemarin.
Dijelaskan, dampak dari penyebaran hoaks ini dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat dan benturan antar pihak. Sehingga, langkah antisipasi kerawanan dilakukan bersama tokoh agama, adat, masyarakat dan pemuda. “Pada intinya kita berupaya pilkada Katara berjalan kondusif. Sebagaimana yang telah terjadi di Pilpres dan Pileg 2019 lalu,” tambahnya.
Baginya, peran tokoh sangat penting. Apalagi, letak geografis Kaltara saat ini memiliki wilayah yang sulit dijangkau, baik menggunakan alat komunikasi dan transportasi. Walaupun di beberapa wilayah sudah dapat menggunakan alat komunikasi dengan baik.
“Namun, ada beberapa tempat yang belum (tejangkau jaringan telekomunikasi, Red). Karena keterbatasan itu sehingga, melalui tokoh yang memiliki jaringan di masyarakat antar orang-perorang lebih cepat tersampaikan. Untuk itu kita melaksanakan pertemuan tokoh se-Kaltara,” jelasnya.
Senada yang disampaikan Ketua Bawaslu Kaltara Suryani. Kehadiran tokoh sebagai pilar pemersatu, pilar yang membawa kedamaian. Tentunya, apa yang disampaikan para tokoh dapat didengar dan dipatuhi.
“Kami berharap dalam rangka kontestasi pilkada para tokoh hadir sebagai tokoh yang menyampaikan kebaikan, menghindarkan masyarakat terkotak-kotak menjadikan politik identitas yang tentunya hal yang tidak baik dalam pilkada. Pilkada ini untuk mencari pemimpin Provinsi Kaltara bukan mencari pemimpin tertentu. Ini perlu disampaikan para tokoh ke masyarakat,” pintanya.
Pihaknya juga berharap para tokoh dapat menyampaikan ke masyarakat untuk datang ke TPS dan tidak perlu takut di tengah Covid-19 tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terpenting suara jangan terbeli.
“Jangan mau suaranya dibeli. Suara kita ini luar biasa harganya dari pada sebongkah emas. Suara kita menentukan masa depan Kaltara. Kita harus memposisikan diri dalam pilkada menjadi pemilih cerdas. Melalui tokoh ini kita harapkan tersampaikan,” harapnya.
Ia menegaskan, pengaruh politik identitas sangat berbahaya dapat memeceh belah persatuan dan kesatuan di masyarakat. “Yang kita inginkan pemimpin yang cerdas. Siapapun itu harus membangun Kaltara. Politik identitas ini bahaya bisa memecah belah. Kita, Indonesia sudah ditakdirkan dilahirkan dengan berbagai agama, suku dan ras yang memang harus berdampingan. Maka, patut dan layak kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan menghilangkan dan memerangi politik identitas,” pungkasnya. (akz/eza)
