MANAGED BY:
SELASA
24 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 21 November 2020 10:11
Tarik Pajak Sarang Walet, Pemkot Masih Kesulitan

PROKAL.CO,

TARAKAN – Penagihan pajak sarang burung oleh BPPRD Tarakan masih menjadi persoalan. Pasalnya, kurangnya informasi masa panen sarang burung, kendala utama penagihan. Padahal, jika dikalkulasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang diraih pemerintah cukup besar jika kesadaran membayar pajak dari pengusaha sarang burung walet diindahkan.

Kepada Radar Tarakan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tarakan, Bob Saharuddin mengatakan pihaknya hanya dapat melakukan penarikan pajak terhadap pengusaha sarang burung walet. Sehingga untuk mengurangi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, BPPRD melakukan rencana sebelum hasil panen sarang burung walet diekspor, pengusaha wajib mengantongi bukti pelunasan pajak lebih dulu.

“Dalam MOU-nya akan kami tuangkan seperti itu. Sekarang ini masih berproses, sudah kami kirim ke Badan Karantina Kementerian,” bebernya.

Berdasarkan paparan Balai Karantina, pengiriman sarang burung walet jika dikalkulasikan dapat mencapai Rp 5 miliar dalam setahun. Namun, diakui Bob hingga kini target wajib pajak Rp 50 juta saja, belum tercapai. Namun,  jika pencegahan di hilir dapat dilakukan, maka pendapatan pajak sarang burung dapat mengalami peningkatan.

Untuk diketahui di Tarakan ini terdapat 46 sarang burung yang telah terdata BPPRD. Namun dari jumlah tersebut hanya 10 persen pengusaha yang membayar pajak. Nah, jika BPPRD telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian, maka pihaknya akan bekerja sama dengan Balai Karantina untuk memasukkan wajib pajak sebagai salah satu persyaratan sertifikat ekspor.

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Direktorat Jenderal Pajak, Sihaboedin Effendy mengatakan bahwa pada dasarnya yang memungut dan membayar pajak adalah masyarakat, sehingga dalam hal ini tugas orang pajak adalah membidik agar masyarakat dapat melihat kebenaran laporan pajak. Untuk itu dalam hal ini kepatuhan membayar pajak menjadi hal wajib yang dilakukan.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 24 November 2020 10:09

Meski Kasus Covid-19 Naik, Tarakan Katanya Ngga Mungkin PSBB

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan dalam hal ini…

Selasa, 24 November 2020 10:07

81 Tenaga Medisnya Terpapar Covid-19, RSUD Terbesar di Kaltara Ini Tutup Layanan

 TARAKAN - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan akhirnya mengambil…

Senin, 23 November 2020 15:33

Covid-19 di Tarakan Terus Naik, Klaster THM Bertambah

TARAKAN – Angka pasien terkonfirmasi positiv Covid-19 di Kaltara khususnya…

Senin, 23 November 2020 15:32

Tambak Rawan Jadi Tempat Penyimpanan Narkotika

TARAKAN – Area pertambakan kini digunakan beberapa oknum sebagai tempat…

Senin, 23 November 2020 15:31

Dampak Pandemi, Pelayaran Astronomi Seputaran Indonesia

TARAKAN –  Bersandar di Dermaga Lantamal XIII Tarakan, Minggu (22/11)…

Senin, 23 November 2020 13:39

Gawat! 59 Tambahan Positif Covid-19

TARAKAN – Pasien positif Covid-19 yang dirawat dan dipantau tembus…

Senin, 23 November 2020 11:05

Panglima Komando Armada II Sambut KRI Bima Suci di Tarakan

TARAKAN - Setelah beberapa lama tidak menginjakkan kaki di Bumi…

Senin, 23 November 2020 11:02

Maskapai Bertambah, UMKM Diharap Makin Survive

TARAKAN - Bertambahnya layanan maskapai penerbangan di Bandara Juwata Tarakan…

Sabtu, 21 November 2020 11:18

Dokter Spesialis Positif Covid-19, Ini Kata Wali Kota Tarakan

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan bahwa dokter spesialis…

Sabtu, 21 November 2020 10:15

ASTAGA..!! Tiga Dokter Spesialis Terpapar Covid-19, Tapi RSUD Tarakan Tetap Beroperasi

TANJUNG SELOR – Jumlah pasien konfirmasi positif di Kaltara terus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers