TANJUNG SELOR - Setelah mengunjungi beberapa tempat di Kaltara, kali ini Paslon IRAW menemui kelompok pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Caffe Road House, Jalan Katamso, Tanjung Selor Hilir. Dalam sambutannya, IRAW yang diwakili oleh Dr. H.Irianto Lambrie menjelaskan, jika hingga saat ini masyarakat patut bersyukur atas peningkatan pembangunan dan pengurangan kemiskinan di Kaltara.
Ia menuturkan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak Kaltara berdiri angka kemiskinan di Kaltara terus mengalami penurunan. Hal tersebut merupakan bukti jika pemerintah benar-benar berupaya keras untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
"Sejak terbentuk angka kemiskinan kita masih di atas 9 persen lebih. Sekarang turun menjadi 6 persen. Itu artinya ada penurunan kemiskinan di Kaltara ini. Ini bukti kalau kita sangat serius dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat," ujarnya, kemarin (20/11).
Selain itu, ia menjelaskan jika penurunan kemiskinan tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat yang terus bekerja keras. Ia menuturkan salah satu masyarakat pekerja keras adalah kelompok transmigran yang dinilai cukup semangat menjalankan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga, peran UKM memiliki kontribusi besar dalam mempercepat perputaran ekonomi.
"Sekarang daerah transmigrasi di Kaltara ini sudah menjadi kecamatan ada yang sudah menjadi desa yang relatif makmur. Data statistik menyatakan Kaltara ini merupakan provinsi yang tingkat kemakmurannya tertinggi ke empat tingkat kemakmurannya se-nasional,"jelasnya.
"Saya melihat daerah transmigrasi di Kaltim, Kalteng, di Kalsel, sekarang menjadi daerah yang penduduknya cukup makmur. Itu semua karena keuletan masyarakatnya. Saya yakin, bapak Ibu warga transmigran di Kaltara, pasti akan seperti mereka jika kita bekerja keras dan tidak mudah mengeluh,"sambungnya.
Dijelaskannya, Kaltara masih beruntung tidak terlalu mengalami dampak Covid-19 seperti daerah lainnya. Menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk tetap menghidupkan perekonomian. Selain itu, hal tersebut juga karena Pemprov Kaltara cukup berhati-hati dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi.
"Pada saat pandemi Covid-19 ini sebagian masyarakat memang mengalami kesulitan. Kita di sini masih bisa bersyukur tidak begitu mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Karena kita masih bisa mengontrol daya beli masyarakat. Kalau di Jawa sulit sekali, banyak PHK, pencurian dan tindak kriminal karena pandemi Covid-19. Itu terjadi karena tuntutan ekonomi sebagian masyarakat," tuturnya.
Dalam pidatonya, ia juga membahas terkait pilkada yang rawan terhadap money politic. Ia menuturkan pihaknya menyadari banyaknya praktik-praktik money politic dalam pilkada. Sehingga ia mengajak masyarakat untuk tidak tergoda tawaran seperti itu. Menurutnya, money politic merupakan salah satu cara sebagian oknum untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak didasari dari rasa kepedulian terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat harus cerdas menghadapi situasi dari godaaan money politic. Hal itu dikarenakan jika Kaltara tidak dipimpin orang yang tepat, maka hal tersebut dapat menganggu percepatan pembangunan di Kaltara.
"Kalau ada yang memberi uang, ambil saja tapi jangan dipilih. Misalnya bapak-ibu diberi Rp 200 ribu per kepala tapi ibu memilih pemimpin yang keliru. Mungkin hari ini ibu menerima uang tapi bapak-ibu akan rugi selama 5 tahun. Ada juga calon yang menawarkan iming-iming janji di luar wewenang gubernur. Bapak-ibu jangan sampai terperdaya, oleh karena itu pentingnya menjadi masyarakat yang cerdas.
Karena itu saya tidak ingin banyak janji, apalagi berjanji di luar kemampuan gubernur. Selama saya bisa saya akan kerjakan dan dalam 4 tahun ini saya sudah melakukan itu,"pungkasnya. (*/zac/ana).
