TARAKAN - Bantuan pemerintah pada sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di Kalimantan Utara (Kaltara) tinggal menunggu respons dari Biro Hukum Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara. Pada pertengahan September 2020 lalu, Pemprov mengumpulkan UMKM yang belum terakomodir bantuan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kaltara, Hartono mengungkapkan bahwa sumber dana bantuan UMKM yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Hartono mengungkapkan berdasarkan surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat, tercatat 10.460 UMKM Kaltara yang telah terdata untuk mendapat bantuan sebesar Rp 2.400.000. Dengan jumlah UMKM terbanyak di Tarakan yang mencapai 4.000 UMKM.
Nah, jumlah bantuan dari pusat belum dapat mengakomodir seluruh UMKM Kaltara. Sehingga Pemprov kembali melakukan pendataan terhadap UMKM Kaltara. Masih ada sekira 300-an UMKM.
“Tapi yang APBD ini masih menunggu SK yang ditandatangani, mungkin dalam waktu dekat ini sudah diproses oleh Biro Hukum. Yang ada SK-nya nanti akan kami ajukan untuk kemudian disalurkan bantuan itu kepada masing-masing pelaku usaha,” jelas Hartono.
Untuk diketahui, dalam pengajuan bantuan, UMKM diwajibkan membentuk kelompok minimal 10 UMKM. Batasan pengajuan bantuan telah ditutup pada pertengahan September 2020 lalu.
Jika APBN memberikan bantuan UMKM sebesar Rp 2.400.000, maka APBD memberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000. Hal tersebut dikarenakan APBN memiliki kuota yang lebih banyak dibanding APBD. Bantuan ini akan disetor ke masing-masing rekening sesuai dengan pengajuan bantuan yang sudah diberikan kepada pemerintah.
“Semua sudah kami serahkan. Pemprov menyiapkan Rp 1,5 miliar untuk ini, kalau SK keluar kami langsung salurkan. Dasar hukumnya harus ada,” pungkasnya.
Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Tarakan, Chris mengatakan bahwa dirinya turut mengajukan bantuan pada September lalu. Ia mengakui belum terkaver dalam bantuan yang diberikan pemerintah pusat.
“Alhamduillah kalau yang APBD lebih banyak, karena memang tidak sengaja juga. Pas pendataan dari pemerintah pusat itu usaha kami belum sempat masuk, jadi ikut pendaftaran yang kedua,” ujarnya.
Chris memiliki usaha jasa loundry. Di masa pandemi ini, permintaan masyarakat terhadap jasa loundry terdampak. “Kalau bantuannya sudah cair, rencana mau dipakai untuk tambahan modal saja,” ujarnya. (shy/lim)
