NUNUKAN - Pasangan Cagub-Cawagub Kaltara nomor urut 3, Drs H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum-Dr Yansen Tipa Padan, M.Si berupaya menggelontorkan anggaran dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) sebesar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar setiap tahun.
Bankeu ini diharapkan meringankan beban bupati dan wali kota dalam membangun daerahnya masing-masing. Pernyataan ini sering disampaikan Zainal A Paliwang di hadapan warga Kabupaten Nunukan saat berkampanye di daerah itu.
Bahwa, kondisi keuangan kabupaten/kota akhir-akhir ini yang sangat terbatas maka kesulitan membangun daerahnya.
Untuk itu, Zainal mengatakan, pemprov harus memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Upaya semacam ini yang tidak dilakukan Pemprov Kaltara sebelumnya sehingga pemkab/pemkot kesulitan membangun daerahnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menyatakan, seharusnya Gubernur-Wakil Gubernur berpikir positif terhadap seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam membangun daerahnya. Ia katakan, Gubernur-Wakil Gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dimana anggaran provinsi harus digelontorkan kepada bupati/wali kota.
Menurut dia, Gubernur-Wakil Gubernur itu tidak memiliki wilayah tetapi pemiliknya adalah bupati-bakil bupati dan wali kota-wakil wali kota. "Yang punya wilayah itu adalah kabupaten/kota. Kalau Gubernur-Wakil Gubernur hanya perpanjangan tangan dari pusat saja," ungkap Zainal yang diaplaus oleh warga yang hadir.
Kewenangan mengatur pembangunan di kabupaten/kota adalah bupati dan wali kota bukan gubernur atau wakil gubernur, sedangkan Pemprov Kaltara hanya memberikan anggaran. "Jadi bukan Gubernur atau Wakil Gubernur yang mengatur pembangunan di kabupaten/kota tetapi kewenangan Bupati dan Walikota selaku pemilik wilayah yang membangun daerahnya," tegas Zainal yang segera pensiun dari kepolisian dalam waktu dekat ini.
Upaya ini, Zainal-Yansen sangat yakin pembangunan di kabupaten/kota di Kaltara akan merata. "Bagaimana bupati dan wali kota bisa membangun daerahnya kalau gubernur atau wakil gubernur tidak mau membantu anggaran?," ucap Zainal.
Bahkan Kabupaten Nunukan sendiri dijanjikan memberikan anggaran sebesar Rp200 miliar setiap tahun karena kondisi wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau dan pelosok atau pedalaman dengan jangkauan yang sulit dilintasi melalui jalur darat. (adv)
