TANJUNG SELOR – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Bulungan, tak menampik bahwa Pasar Induk, Tanjung Selor kerap menjadi sorotan. Salah satunya yaitu permasalahan lapak pedagang yang dianggap masih belum tertata dengan cukup baik.
Menyikapi hal itu, organisasi perangkat daerah (OPD) ini langsung bergegas melakukan perombakan di pasar terbesar di Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor tersebut. Yaitu dengan melakukan penggusuran lokasi lapak yang dianggap penataannya tak cukup rapi tersebut.
Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Asmuni mengungkapkan, penggusuran lapak itu memang dianggap penting guna menata pasar agar terlihat jauh lebih rapi. Oleh karenanya, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan aksi penggusuran di lokasi lapak tersebut. “Misal pada lokasi pada lapak pemotongan ayam dan penjual makanan serta kelapa. Lokasi itu berdasarkan kesepakatan akan dilakukan penggusuran terlebih dahulu,” ungkapnya kepada Radar Kaltara, Minggu (25/10).
Ia menjelaskan sudah ada calon tempat yang disiapkan. Pemerintah tentu tak sekadar mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya sebuah solusi terlebih dahulu. “Lapak baru itu saat ini sudah dalam proses pembangunan. Ukurannya cukup besar yaitu 3 x 4 meter per lapak,’’ jelasnya.
Namun, dalam pembangunan lapak pasar ini dilakukan secara swadaya. Yaitu dari para pedagang sendiri yang nantinya bakal menempati lapak tersebut. Mengingat, masih keterbatasan anggaran di pemerintah yang ada saat ini.
“Lokasinya itu ada di belakang ruko (rumah toko) baru. Jumlahnya pun lumayan banyak sekitar 50-an lapak,’’ sebutnya.
Pihaknya mengaku bersyukur buah dari komunikasi yang terjalin cukup baik. Sehingga selama berjalannya wacana penggusuran guna penataan lapak di pasar agar terlihat lebih rapi disambut baik pedagang. Alhasil, dari dana mereka itu saat ini progres pembangunan lapak baru itu diprediksi akan segera tuntas. “Kalau diperkirakan dari desain bangunan yang ada, setidaknya satu lapak membutuhkan anggaran Rp 10 juta,’’ ujarnya.
Akan tetapi, Asmuni menegaskan bahwa sekalipun pembangunan lapak itu secara swadaya. Hal itu bukan berarti lapak itu menjadi hak milih sepenuhnya. Dikarenakan lokasi itu masih masuk ke dalam area Pasar Induk. Maka, sifatnya hanya pinjanm pakai dan ke depan akan ada pajak dari sewa tanahnya. “Jadi, sifatnya hanya pinjam pakai. Tidak dimiliki sendiri sekalipun bangunan dari dana mereka,” tegasnya.
Bahkan, tambahnya, ke depan bila sewaktu-waktu pemerintah akan melakukan penataan kembali, lapak yang dibangun secara swadaya itu harus dibongkar. Maka, pedagang harus menerima segala keputusannya. “Tapi, untuk pembongkaran itu tentu tidak serta merta dilakukan. Hanya, ini sebagai penegasan awal agar pedagang jangan menganggap lokasi lapak itu menjadi hak milik pribadi,’’ tuturnya.
Di sisi lain, mengenai lokasi lama yang diwacanakan akan dibongkar itu, pihaknya menjelaskan bahwa akan digunakan sebagai tempat parkir sekaligus taman bermain bagi anak-anak. Sehingga secara tak langsung ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Mudah-mudahan di tahun 2021 anggaran ke sana tersedia. Jika, tidak sementara akan dijadikan tempat parkir pengunjung dahulu,’’ harapnya. (omg/eza)
