Ziyap pun menjawab bahwa salah satu tujuan pemekaran adalah mewujudkan inovasi daerah, ada hal-hal yang harus diatur dan tidak diatur pemerintah pusat sepanjang tidak merugikan negara. Wajib belajar tujuannya mencerdaskan manusia. Sebab itu pihaknya wajib mendidik anak mulai dini, agar merasakan dan paham tentang nilai-nilai hidup. Jika mencintai masa depan bangsa, menurut Ziyap maka harus mendidik anak bangsa mulai dini.
Selanjutnya, Ziyap bertanya kepada U2OK tentang upaya menekan angka korupsi, peredaran narkoba dan human trafficking. Sebab berdasarkan data KPK 2020, terdapat kasus korupsi yang ditangani KPK yang rata-rata melibatkan ASN terkait pungli dan dana desa yang merugikan APBD.
Menanggapi hal tersebut, U2OK menjelaskan bahwa pihaknya tetap konsisten dalam memastikan bahwa seluruh ASN melaksanakan pemerintahan secara transparan dan melihat pertisipasi masyarakat. Jujur dan bertanggung jawab, berkoordinasi dengan pusat dalam kegiatan pembangunan Kaltara. U2OK juga akan mengupayakan secara langsung sistem keamanan nasional dengan cara penguatan fungsi BNN, mewadahi gerakan anti narkoba, penguatan program rehabilitasi yang baik dan ideal untuk penyalahgunaan narkoba.
Lanjut, pada segmen kelima merupakan segmen yang sama dengan segmen keempat. Dalam hal ini, Iraw bertanya kepada U2OK yakni tentang cara mewujudkan agar indeks pembangunan manusia (IPM) dapat dikelola dengan baik. Melalui hal tersebut, U2OK menjelaskan pihaknya menyadari bahwa IPM tidak diukur dari satu aspek saja, di antaranya kesehatan secara makro.
“Kita harus menyiasati untuk peningkatan kesehatan melalui RS di kabupaten kota yang ada. Sehingga kesehatan antara satu kabupaten/kota dengan lainnya berimbang,” ujar Undunsyah.
Selanjutnya, Ziyap bertanya ke Iraw. Ziyap mengawali dengan menjelaskan tentang Kaltara yang sungguh berbahagia karena memiliki keberagaman sehingga membutuhkan dinamisasi dan kekompakan dan harmonisasi. Hubungan gubernur dan wakil gubernur harus harmonis dan tidak boleh cerai karena fungsinya saling melengkapi. Ziyap pun bertanya bagaimana mewujudkan itu? Cagub Irianto menjelaskan bahwa tidak sulit, karena sudah diatur dalam UU. Sebagai gubernur Kaltara, Irianto mengingat momen yakni ketika dirinya dilantik bersama wakilnya pada 12 Februari 2017, Irianto melimpahkan sebagian tugas kepada wakil. Dalam hal ini Irianto menyatakan bahwa wakil gubernur seharusnya memahami karena wakil gubernur membantu menjalankan tugas gubernur. Sebab itu untuk membangun harmonisasi ini tidak saja dari gubernur, tapi dari wakil gubernur. Karena menurut Irianto akan bahaya jika wakil tidak memahami.