TANJUNG SELOR - Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara), dokter spesialis di provinsi termuda Indonesia ini sebanyak 104 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa jumlah ideal dokter spesialis di Kaltara ini belum ideal.
Kepala Dinkes Kaltara, Usman mengatakan, upaya untuk melengkapi jumlah dokter spesialis ini, dilakukan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Jadi silakan mengajukan untuk dsekolahnya menjadi dokter spesialis," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menghadiri acara Respons Kaltara di Tanjung Selor (21/10).
Disebutkannya, derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku, dan keturunan. "Khusus untuk pelayanan kesehatan, beberapa hal sudah dan akan dilaksanakan Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara. Upaya yang telah dilakukan itu mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi," sebutnya.
Berbicara soal pelayanan kesehatan yang ideal dan maksimal, harus didukung oleh beberapa faktor, salah satunya pemenuhan sumber daya manusia (SDM). Faktor ini harus terpenuhi dulu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Selain SDM, persoalan pemenuhan alat pendukung dan sarana pendukung untuk alat-alat kesehatan itu juga menjadi bagian yang tak kalah pentingnya harus menjadi perhatian. "Artinya, kita harus terus meng-update kesediaan SDM dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan," tuturnya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinkes Kaltara, Dedy Prasetya Noor merincikan, selain ada dokter spesialis sebanyak 104 orang, juga ada dokter umum sebanyak 249 orang dan dokter gigi sebanyak 45 orang.
"Sebenarnya kita masih membutuhkan untuk dokter spesialis. Karena kebutuhan itu kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada," katanya.
Dengan perhitungan tersebut, Dedi menyebutkan bahwa Kaltara masih sangat membutuhkan sekali keberadaan dokter spesialis. Namun, berbagai upaya masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari tenaga medis tersebut.
"Ke depannya, mungkin akan lebih banyak dapat bantuan tenaga dokter spesialis dari pusat. Artinya, ada dokter spesialis di daerah yang merupakan penempatan dari pemerintah pusat," ujarnya. (iwk/eza)
