Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Tahun ini, pelaksanaannya dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara).
IWAN KURNIAWAN, Tanjung Selor
PEMILIHAN serentak tahun ini sudah memasuki tahapan kampanye. Tahapan ini sudah dimulai sejak 26 September dan baru akan berakhir pada 5 Desember 2020. Ketentuan ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2020.
Tentu, para pasangan calon (paslon) bersama timnya, khususnya di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara sudah gencar melakukan kampanye. Baik itu melalui pertemuan terbatas sesuai ketentuan yang berlaku maupun melalui sistem online atau kampanye virtual.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga turut mendukung dengan berbagai cara guna menyukseskan pemilihan serentak di Kaltara agar menjadi pilkada yang berintegritas.
"Saya ditetapkan sebagai Pjs Gubernur Kaltara ini diinstruksi Mendagri Tito Karnavian untuk memberikan dukungan sepenuhnya ke penyelenggara agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar, damai, dan sukses," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (7/10).
Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan sinergitas dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari penyelenggara hingga unsur forkopimda untuk menciptakan pilkada di provinsi termuda Indonesia ini bebas dari paparan Covid-19.
"Termasuk juga kami minta ke paslon untuk mengingatkan para tim dan simpatisannya terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan," kata pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.
"Selama di sini (Kaltara, Red), saya sudah beberapa kali bertemu dengan Forkopimda. Tentu, pemprov tidak bisa bekerja sendiri menyukseskan pilkada ini, makanya kita semua harus bersinergi menciptakan pilkada yang aman, lancar, sukses, dan aman dari paparan Covid-19. Semua pihak harus bisa menjalankan tugasnya, agar bisa sukses," bebernya.
Sementara, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami menyebutkan, sejauh ini sudah ada beberapa tahapan yang dilaksanakan terkait pemilihan serentak di Kaltara. Di antaranya gelaran deklarasi pilkada damai dan pilkada bebas Covid-19.
"Berdasarkan regulasi terbaru, dalam hal ini PKPU 13/2020 sudah tidak diperkenankan melakukan rapat umum terbuka. Tapi masih dimungkinkan rapat umum tertutup serta kampanye daring," katanya.
Dalam hal ini, pihaknya mendorong para paslon dan timnya untuk lebih memperkuat pelaksanaan kampanye daring. Menurutnya, jika tim bisa mengelola media sosial ini dengan baik, maka kampanye itu dapat terlaksana dengan baik. "Penggunaan sistem daring ini saya rasa sangat optimal. Kami saat pelaksanaan pencabutan nomor urut paslon lalu saja ditonton oleh lebih dari 100 ribu orang," katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Humas Polda Kaltara, AKBP Budi Rahmat mengatakan, untuk potensi ancaman di masa kampanye ini sudah dipetakan oleh pihaknya. Mulai dari paslon yang curi start kampanye, black campaign, politik uang, dan berita hoaks.
"Kami dari polda sudah melaksanakan operasi sejak 4 September lalu dengan menurunkan dua per tiga kekuatan, yang kemudian nanti juga akan ditambah dengan 2 SSK dari Mabes Polri ke Polda Kaltara," sebutnya.
