MALINAU – Sebelum cuti selama dua bulan untuk mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Tahun 2020, Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan arahan kepada pejabat eselon 2, 3 dan 4 serta tokoh-tokoh masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas Bumi Intimung.
Terkait kegiatan tersebut, bupati menegaskan bahwa ada tiga hal yang dilaksanakan, yaitu yang pertama dirinya memberikan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 tahun yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di mana ada gambar budaya salah satu etnis yang ada di Kabupaten Malinau, yaitu etnis Tidung. “Wujud daripada apresiasi penghargaan dan turut berbangga serta berbahagia juga karena di uang pecahan Rp 75 ribu itu tampilan budaya etnis Tidung. Jadi sebagai bagian dari masyarakat Tidung kita ikut bangga. Saya mengapresiasinya dengan menyerahkan uang itu kepada lembaga, walaupun itu hanya sekadar sebuah seremonial tetapi itu ungkapan suka cita dan penghargaan,” ujar Yansen TP, Selasa (22/9).
Kemudian, kata pria yang akan berpasangan dengan Drs. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sebagai calon gubernur itu, dirinya dalam kesempatan itu juga terkait cutinya sebagai Bupati Malinau karena mengikuti proses pilkada. “Saya menginformasikan juga karena saya cuti selama dua bulan dan selama cuti tugas saya dilanjutkan oleh Pak Wakil Bupati (Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si) secara resmi sebagai Plt Bupati selama dua bulan,” ungkapnya.
Karena itu, dirinya mengharapkan para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau supaya menjalankan tugas dengan baik. Yansen juga menyampaikan pesan berkaitan dengan pilkada Malinau khususnya dan Kaltara.
Itu ia lakukan agar pelaksanaan pilkada sebagai pesta demokrasi tidak dicederai karena timbulnya persoalan, perpecahan dan perselisihan. Sebab, kata dia, pilkada merupakan ajang memilih seorang pemimpin untuk membangun Malinau, yang artinya sama dengan menemukan seorang yang membangun Malinau dan itu sebuah kebaikan. “Nah untuk itu ya tentulah kita harus memulainya mulai proses mereka berdemokrasi. Jangan berpikir mau membangun Malinau tapi dengan cara-cara yang tidak sehat. Nah ini yang harus dibuang jauh-jauh. Kita malu lah berkampanye dengan cara yang salah,” tegasnnya.
Kemudian kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perekat persatuan bangsa harus betul-betul merekat persatuan dan jangan justru memecah belah masyarakat dengan berbagai informasi dan perbuatan yang negatif. “Ini saya harapkan. Jadi jangan sampai mereka berpikir bahwa Malinau ini dikelola dengan cara-cara yang salah,” tegasnya. (ags/ash)
