NUNUKAN - Bantuan sosial (bansos) melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap II akhirnya direalisasikan. Jumlah penerima sebanyak 3.998 Kepala Keluarga (KK) dengan alokasi dana sekitar Rp 2,3 miliar lebih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nunukan.
Kabag Humas dan Protokol Setkab Nunukan, Hasan Basri SIP mengatakan, bantuan JPS tahap II diberikan secara tunai kepada penerima melalui rekening bank masing-masing. Berbeda dengan JPS tahap I yang diberikan dalam bentuk voucer sembako senilai Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK).
"Nominalnya tetap sama yakni Rp 600 ribu per KK. Tapi JPS tahap II ini disalurkan secara tunai ke rekening bank masing-masing penerima. Paling lambat pekan depan sudah masuk ke rekening penerima," ungkap Hasan seraya menyebut salah satu bank yang menjadi penyalur bantuan ini.
Surat keputusan (SK) tentang penerima JPS tahap II telah ditandatangani Bupati Nunukan. Jumlah penerima JPS tahap II bertambah 173 KK. Sebab, pada program JPS tahap I, penerima tercatat sebanyak 3.825 KK. Program JPS memprioritaskan warga yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"3.998 KK penerima JPS tahap II tersebar di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Untuk warga penerima di kecamatan lain, disalurkan melalui dana desa di wilayah masing-masing," jelas Hasan.
Mekanisme penyaluran secara tunai pada JPS tahap II dipilih setelah mempertimbangkan permintaan masyarakat. Bantuan secara tunai dianggap lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan JPS tahap I yang menggunakan metode voucer sembako.
Menurut Hasan, bantuan tunai memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri sesuai tingkat urgensinya. Namun begitu, penerima diminta benar-benar memanfaatkan bantuan ini sebagai penopang kebutuhan di tengah pandemi Covid-19.
"Karena melalui proses yang cukup panjang seperti konsultasi mengenai aturan penyaluran, verifikasi data penerima di tingkat kelurahan, maka JPS tahap II baru bisa disalurkan sekarang. Yang terpenting pemerintah berusaha hadir dalam situasi seperti saat ini," imbuh Hasan.
Dia kemudian menekankan, pada program JPS tahap I dan II, Bupati Nunukan menolak untuk menyerahkan bantuan ini secara simbolis. Hal itu dilakukan agar tidak muncul stigma negatif atau anggapan bahwa bansos dipergunakan sebagai alat pencitraan untuk kepentingan tertentu.
JPS tahap I yang disalurkan pada medio bulan Mei lalu mendapat respons yang cukup beragam. 3.825 KK penerima kala itu, hanya diperbolehkan menukarkan voucer yang mereka terima melalui warung-warung yang ditunjuk oleh pemerintah. Jenis barang juga telah ditentunkan dengan maksimal pengambilan Rp 600 ribu.
Kendati banyaknya keluhan tentang harga barang atau sembako yang tidak seragam antar warung, penerima JPS tahap I mendesak pemerintah agar bantuan JPS selanjutnya dapat diberikan secara tunai. Program JPS diberikan kepada warga yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
Sementara itu, sejumlah ketua Rukun Tetangga (RT) mengapresiasi langkah Pemkab Nunukan memilih penyaluran JPS tahap II secara tunai. Ketua RT 25 Kelurahan Nunukan Barat, Awaluddin mengatakan, bantuan berupa uang tunai dianggap lebih efektif dalam meringankan kebutuhan warga.
"Kami dari kalangan ketua RT sifatnya membantu dan mendata warga yang layak menerima. Dan memang banyak warga yang menginginkan bantuan dalam bentuk uang tunai. Karena mereka bisa menggunakan bantuan itu untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pendidikan anak mereka atau kebutuhan lainnya," ujarnya. (raw/eza)
