TARAKAN – Selama pandemi Covid-19, penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tidak demikian terdampak. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat dengan meningkatkan konsumsi kelapa sawit domestik yakni B-20.
Disampaikan Ketua Harian Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltara, Jimmy Nasroen, kebijakan pemerintah akan penggunaan B-20 telah diterapkan sejak 2018 lalu.“B-20 merupakan istilah yang mengacu pada campuran bahan bakar dengan kandungan 20 persen minyak nabati dari kelapa sawit dan 80 persen minyak bumi. Angka 20 pada B-20 menunjukkan jumlah minyak nabati yang terkandung dalam campuran biodiesel tersebut,” ungkapnya, Senin (31/8).
Sebelum adanya kebijakan B-20, CPO hasil Indonesia kebanyakan diekspor ke luar negeri untuk diolah. Namun dengan adanya kebijakan B-20 ekspor CPO keluar negeri dikurangi dan dilakukan pengolahan sendiri di Indonesia.
“Dampaknya sangat positif bagi pelaku usaha kelapa sawit. Harga tetap stabil, seperti kondisi saat ini, meski ada pengaruh dari pandemi Covid-19, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa kebijakan B-20 yang dilakukan pada 2018, merupakan upaya antisipasi dari adanya boikot dari Uni Eropa terhadap ekspor CPO dari Indonesia. “Jadi sebagai antisipasinya dilakukan kebijakan B-20, dilakukan campuran bahan bakar dengan kandungan 20 persen minyak nabati dari kelapa sawit dan 80 persen minyak bumi,” tuturnya.
Tidak hanya Indonesia saja yang melakukan kebijakan tersebut, sejumlah negara sudah terlebih dahulu menerapkannya seperti Argentina (B-10), Brazil (B-2), Uni Eropa (B-7), Norwegia (B-3,5), Australia (B-2), India (B-5), Malaysia (B-10), Filipina (B-2), Korea Selatan (B-2/B-3), Afrika Selatan (B-5), Kosta Rika (B-20), Minnesota (B-20) dan sejumlah negara lainnya.
“Saat ini pemerintah sedang menargetkan menuju ke B-50, artinya nanti dilakukan campuran bahan bakar dengan kandungan 50 persen minyak nabati dari kelapa sawit dan 50 persen minyak bumi,” pungkasnya. (jnr/lim)
