TARAKAN - Pemerintah pusat melalui Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memberikan subsidi kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta dan telah terdaftar di BPJamsostek. Stimulus itu mulai bergulir September 2020 mendatang.
Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan bagi peserta BPJamsostek yang masih aktif, dan terhitung melakukan pembayaran iuran mulai Juni 2020.
Kepala BPJamsostek Cabang Tarakan, Wira Sirait mengatakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian berupa program subsidi gaji. Penerima tidak termasuk pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Jadi ada beberapa perusahaan yang memang belum melakukan pembayaran pada Juni, dan termasuk piutang iuran, yang akhirnya nanti dikhawatirkan perusahaan tersebut tidak terdaftar dan bisa dikatakan tidak mendapatkan iuran,” jelasnya.
Menurutnya, pihak perusahaan melakukan pendaftaran nomor rekening ke Kantor BPJamsostek dengan sistem informasi pendaftaran peserta. Dalam pendaftaran tersebut, semua nomor rekening karyawan akan dimasukkan dan langsung diunggah ke pusat. Perusahaan pun harus aktif melakukan pendaftaran dan pendataan karyawannya.
BPJamsostek pun telah melayangkan surat kepada seluruh perusahaan untuk mengumpulkan rekening melalui sistem yang telah ditetapkan. Sampai dengan 3 hari berjalannya proses pendataan, sekira 5.000 rekening sudah masuk ke BPJamsostek. Sedangkan targetnya sekira 60.000 nomor rekening se-Kaltara. Pemerintah menargetkan pendaftaran rekening hanya seminggu.
“Memang yang akan mendapatkan hanya yang terdaftar di BPJamsostek yang sesuai dengan syarat yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi saat ini BPJamsostek hanya diminta untuk melakukan pengumpulan nomor rekening, siapa tahu nanti di pusat melakukan kompilasi bahwasanya masyarakat yang sudah mendapatkan iuran dari kartu prakerja bisa saja tidak lagi mendapatkan bantuan program ini,” ungkapnya.
Khususnya perusahaan agar mendaftarkan nomor rekening situs yang telah diinformasikan BPJamsostek. Saat ini, ada beberapa perusahaan yang karyawannya tidak memiliki nomor rekening. BPJamsostek pun menyarankan untuk dilakukan pembukaan rekening sesegera mungkin. “Program ini tidak diberikan kepada PNS, tetapi untuk pegawai honor tetap akan mendapatkan bantuan tersebut. Nantinya untuk para pegawai honor, pemberian nomor rekening dilakukan oleh pihak BKD (badan kepegawaian daerah). Yang pastinya semua yang terdaftar di BPJamsostek tetap akan mendapatakan iuran sebesar Rp 600 ribu dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Penyalurannya dipastikan akan dilakukan pada September ini. Penyaluran berikutnya pada 2 bulan setelahnya. Diharapkan untuk seluruh karyawan perusahaan di wilayah Kaltara bisa mendapatkan seluruhnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan Budiono mengemukakan bantuan tersebut sangat membantu. Pihaknya telah berkoordinasi ke sejumlah perusahaan yang ada di Tarakan untuk segera menyampaikan rekening karyawannya ke situs yang sudah disampaikan BPJamsostek.
“Dari informasi yang kami dapatkan, hampir seluruh perusahaan yang ada di Tarakan sebagian sudah ikut. Terkait hal ini, dari Disnaker sebelumnya sudah melakukan pemberitahuan ke sejumlah perusahaan agar segera melakukan pendaftaran nomor rekening karyawan masing-masing,” tukasnya.
Seluruh perusahaan yang ada di Tarakan agar tetap aktif menyampaikan nomor rekening, karena hal ini sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan bantuan tersebut. “Waktunya terbatas. Selain itu perusahaan juga harus berkoordinasi dengan Disnaker Tarakan atau BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.
REKRUT KARYAWAN MAGANG
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara melakukan rekrutmen karyawan magang untuk ditempatkan di semua perusahaan yang membutuhkan di Kaltara. Rekrutmen dilakukan di Kantor Disnaker Tarakan di Jl. Gunung Tembak, Tarakan Timur.
Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kaltara, Petrus F. Rungga menjelaskan rekrutmen karyawan magang sudah dilakukan sejak 2018. Untuk ketiga kalinya pemerintah pusat menyediakan anggaran melalui APBN, dan pemerintah daerah hanya melanjutkan pelaksanaan program tersebut. Rekrutmen seharusnya dilaksanakan pada Juni, tetapi terkendala dengan adanya pandemi Covid-19.
