TANJUNG SELOR - Kondisi perekonomian di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih belum stabil. Sebab, pemenuhan kebutuhan di wilayah perbatasan itu masih banyak yang dipenuhi oleh negara tetangga, Malaysia.
Sebagian besar masyarakat di wilayah perbatasan ini masih bergantung kepada negara tetangga, Malaysia. Mulai dari sembilan bahan pokok (sembako) hingga kebutuhan lainnya seperti material bangunan dan bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Risdianto mengakui bahwa anggapan masyarakat di wilayah perbatasan provinsi termuda Indonesia ini masih banyak yang bergantung dengan Malaysia itu tepat dan benar. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok.
"Ini penting untuk memenuhi stok dan kebutuhan konsumsi masyarakat di perbatasan," ujarnya kepada Radar Kaltara. Risdianto mengatakan, sepanjang periode terbentuknya Provinsi Kaltara ini, dari 1.038 kilometer panjang perbatasan itu sudah terbangun jalan hampir 962 kilometer, baik itu jalan paralel maupun akses pendekat. Termasuk sejak 2015 hingga 2019, sudah terbangun layanan jaringan melalui menara base transceiver station (BTS) di sekitar 84 wilayah.
PERBATASAN: Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Risdianto (dua dari kanan) saat menjadi narasumber di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Rabu (12/8)./HUMAS UNTUK RADAR KALTARA
"Ini sangat penting untuk pembangunan indeks manusia kita. Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, sistem pendidikan banyak dijalankan menggunakan virtual, sehingga keberadaan jaringan yang memadai itu sangat dibutuhkan," katanya.
Tak hanya itu, pemprov juga sudah mengupayakan pengembangan beberapa bandara perintis, baik di Nunukan maupun di Malinau. Hingga kini sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan ini masih terus ditingkatkan.
Berbagai upaya masih terus dilakukan dalam melakukan kerja sama dengan Malaysia, salah satunya melalui forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosekmalindo).
"Kalau ditanya apakah efektif? Itu pasti. Alasannya karena kita tetangga. Tapi tetap perlu ada diskusi juga berkenaan dengan aspek pembangunan yang tentunya menguntungkan daerah," sebutnya.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 saat ini, beberapa daerah perbatasan di Kaltara seperti Krayan mengalami kelangkaan kebutuhan, karena Malaysia melakukan lockdown.
"Tapi kita sudah kontek Konjen Indonesia di Serawak untuk bisa mendapatkan barang dari sana (Malaysia), di sini mereka minta list harga barang apa saja yang kita butuhkan," tuturnya.
Disebutkannya, di perbatasan itu ada banyak pintu keluar masuk jalur perdagangan lintas batas, seperti di Tapak Mega dan Long Ampung. Termasuk di Sebatik yang saat ini sementara dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), semoga dengan apa yang dilakukan ini bisa banyak memberikan kemudahan.
