TANJUNG SELOR - Pembelajaran tatap muka di sekolah hingga saat ini belum dilaksanakan di Bulungan. Sampai saat ini satuan pendidikan SD dan SMP masih menerapkan sistem belajar dari rumah (BDR)
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka sesuai rencana akan dimulai bulan ini. Namun karena masih ada kasus, pembelajaran tatap muka belum bisa dilaksanakan. "Masih terlalu berisiko kalau sekarang ini dilaksanakan tatap muka," kata Sudjati kepada Radar Kaltara.
Namun, sambung Sudjati, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait pembelajaran tatap muka tersebut. "Belum ada lagi pembahasan lebih lanjut. Tetapi kalau menurut saya sekarang ini masih rawan untuk tatap muka," ujarnya.
Apakah sejauh ini pelaksanaan BDR berjalan efektif. Sudjati meyakini sejauh ini pelaksanaan BDR efektif. Apalagi selama BDR peserta didik tetap mendapatkan tugas dari satuan pendidikan. "Masih efektif. Karena siswa tetap mendapatkan tugas dari sekolah. Siswa juga tetap diabsen seperti di sekolah," bebernya.
Disinggung terkait keluhan orang tua siswa terkait kuota hingga kesulitan mengajari anak menurut orang nomor satu di Bumi Tenguyun itu menjadi tanggung jawab orang tua. Apalagi waktu anak lebih banyak di rumah dari pada di sekolah. "Kalau guru ini kan seadanya saja. Waktu anak lebih banyak di rumah," bebernya.
Terkait kuota internet, hingga saat ini Pemkab Bulungan belum menyiapkan kuota gratis. "Kalau di kita sampai saat ini belum ada. Informasi terkait arahan menteri terkait penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah) untuk operasional juga belum ada. Tidak tahu di Disdikbud," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, Amar Mulia saat dikonfirmasi menjelaskan, sesuai rilis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di Kaltara yang masuk zona kuning hanya ada dua daerah. Yakni, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.
“Artinya, dua daerah itu sudah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk di Bulungan sampai saat ini tidak masuk di dalam rilis tersebut,” kata Amar.
Dalam hal ini Disdikbud tidak bisa berbuat banyak, karena dasarnya sudah seperti itu. Kemudian, Disdikbud juga tidak dapat semena-mena mengambil kebijakan tatap muka selama belum ada persetujuan dari pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Bulungan.
“Nah, ini kan dasarnya. Tetapi kalau berdasarkan hasil survei orang tua murid memang secara garis besar maunya tatap muka. Tetapi dasarnya tidak ada. Kalau saja Kabupaten Bulungan masuk di dalam daftar rilis kemungkinan bisa saja tatap muka,” bebernya.
Apalagi sejauh ini Disdikbud sudah mempersiapkan petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaan tatap muka. Di mana, di dalam juknis itu proses pembelajaran tatap muka akan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Kalau kami sudah tidak ada masalah. Tetapi kan sekarang ini dasarnya belum ada. Jadi, belum bisa,” jelasnya.
Sekolah Telah Siapkan Protokol Kesehatan
Penyelenggaraan kegiatan belajar tatap muka di sekolah juga sudah dipastikan mulai digelar 18 Agustus mendatang, khususnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Negeri Nunukan. Dari kesiapan protokol kesehatan, SMPN 1 Nunukan memastikan menyanggupi persyaratannya.
Kepala SMPN 1 Nunukan, Rusti Ningsih mengatakan, SMPN 1 Nunukan menyikapi dengan mengikuti arahan Disdikbud sesuai surat penyelenggaraan belajar tatap muka, dengan menyampaikan permohonan kegiatan belajar mengajar (KBM) dan melengkapi persyaratan yang diserahkan ke Disdikbud untuk pelaksanaan PTM pada 18 Agustus mendatang.
