TANJUNG SELOR - Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan diri untuk mengambil langkah luar biasa guna mencegah resesi ekonomi. Sebab, dampak dari pandemi Covid-19 saat ini sangat terasa, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara).
Gubernur Kaltara, Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, 2021 mendatang itu harus prihatin, karena kemungkinan proyek fisik akan berkurang. Namun, ia tetap optimistis bahwa di pemerintahan, Presiden Jokowi bisa bekerja maksimal.
"Dampak ekonominya terasa betul. Tapi yang harus disyukuri, insyaallah Kaltara ini mampu bertahan," ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor beberapa hari lalu.
Adapun tolok ukurnya terdiri dari beberapa hal, di antaranya jumlah penduduk di provinsi termuda Indonesia ini yang masih sedikit dan kekayaan alam yang ada di dalamnya masih baik.
"Kalau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kita pasti terdampak. Tapi saya selaku Gubernur tidak khawatir. Tetap kita berdoa," katanya.
Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini mengambil perbandingan dengan APBD DKI Jakarta yang turun sekitar 50 persen, yakni dari yang sekitar Rp 80 triliun, turun menjadi sekitar Rp 46 triliun.
"Termasuk untuk dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), itu juga berkurang. Karena APBN juga defisit," sebutnya.
Oleh karena itu, jika harus meminjam ke luar negeri, itu tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dipusingkan, karena negara lain juga tentu banyak utangnya. "Kan intinya utang itu bisa kita bayar atau tidak. Jika utang itu bermanfaat, kenapa tidak. Pastinya, orang memberi utang ke kita itu karena adanya kepercayaan," tuturnya.
Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga tentu tidak akan mau berutang sembarangan. Artinya, jika bunga dari utang itu dinilai terlalu tinggi, tentu akan ada yang namanya negosiasi. Termasuk soal jaminannya. Yang penting tidak menjual kedaulatan negara.
Jadi, dalam hal menghadapi kondisi saat ini, di samping ada kebijakan nasional, daerah juga harus membuat kebijakan yang mungkin bisa dibiayai melalui APBD atau dengan kreatifitas kepala daerah masing-masing.
"Misalnya kita lakukan dengan mengajak perusahaan-perusahaan yang ada untuk membeli produk-produk lokal daerah kita. Mereka (perusahaan, Red) kan juga biasa membutuhkan seperti souvenir dan kebutuhan sehari-hari," bebernya.
"Jadi kita suruh suplai ke sana. Ini kita lakukan, tapi itu sifatnya tidak ada paksaan. Dalam hal ini kita hanya mendorong," sambungnya.
Dalam melakukan segala sesuatu itu tidak bisa jika hanya banyak bicara. Tapi harus dibuktikan dengan sikap nyata. Supaya masyarakat benar-benar tahu jika dia mendapat bantuan langsung merasakan manfaatnya, meskipun mungkin dengan jumlah yang tidak besar. (iwk/eza)
