Ada Apa Ini? Pemprov Kaltara Surati Pemerintah Serawak

- Kamis, 6 Agustus 2020 | 10:24 WIB
Lockdown di Malaysia berimbas bagi Krayan karena warga tak bisa berbelanja ke Malaysia.
Lockdown di Malaysia berimbas bagi Krayan karena warga tak bisa berbelanja ke Malaysia.

TANJUNG SELOR - Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap seluruh aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 di sektor ekonomi ini sangat terasa. Utamanya untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia

"Lockdown di sana (Malaysia) itu terasa betul di kita. Tapi kita sudah bersurat ke Kementerian (Negara Bagian) Serawak. Kita minta supaya ada kemudahan dari mereka untuk membuka jalur yang biasa digunakan masyarakat kita," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (5/8).

Dengan kebijakan yang diambil oleh Malaysia itu, masyarakat Kaltara seperti di beberapa wilayah di Krayan, Nunukan itu tidak dapat belanja ke Serawak atau Malaysia bagian barat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

"Tapi surat itu sudah sekitar sebulan lalu kita kirim ke sana (Kementerian Serawak). Dan respons dari mereka sudah kita dapatkan. Alhamdulillah ada tanggapan baik dari mereka," katanya.

Dalam hal ini, dari Kementerian Serawak meminta agar dibuatkan list kebutuhan masyarakat perbatasan itu. Saat ini list kebutuhan barang sudah dibuat dan dalam satu atau dua hari ke depan sudah sampai ke Kementerian Serawak. "Untuk penanganannya, saya minta ada koperasi yang mem-backup," tuturnya.

Dikatakan, barang yang diminta untuk disuplai dari Malaysia itu meliputi kebutuhan bahan pokok masyarakat, serta bahan bangunan. Sebab, untuk bahan bangunan ini sangat susah jika disuplai dari dalam negeri. "Karena belum ada jalur darat yang bisa ditembus. Sementara ini untuk sampai ke lokasi, harus naik pesawat. Jadi terbatas sekali," katanya.

Makanya jalur ke negara tetangga itu diminta untuk dibuka. Dalam hal ini, list barang yang diminta itu terlebih dahulu dilaporkan ke Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Serawak, lalu ke bagian Imigrasi. "Jadi itu terpadu. List barang yang dibutuhkan itu tidak sembarang. Kalau seperti barang haram, tentu tidak bisa. Artinya harus sesuai dan diteliti baik-baik," tuturnya.

Intinya, pemerintah akan terus mengupayakan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat mengenai kebutuhan dasar yang harus dilengkapi, baik dalam bentuk sembako maupun bahan bangunan. (iwk/eza)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X