TANJUNG SELOR – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dr. H. Moeldoko akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Bulungan untuk meninjau Tanjung Selor-Peso. Hal itu disampaikan pihak KSP dalam video conference bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, awalnya rapat pembahasan terkait data status jalan ini direncanakan di Jakarta, tetapi dibatalkan. “Rapatnya melalui video conference. Kebetulan waktu itu saya tidak ikut, karena lagi di Samarinda. Jadi, diwakili sama Asisten II,” kata Sudjati kepada Radar Kaltara, Selasa (4/8).
Dalam rapat tersebut seluruh data jalan sudah dilaporkan ke KSP dan akan dialihkan ke pemerintah pusat untuk dikerjakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau di APBD kita masih sulit, mangkanya kita usulkan ke pusat. Untuk hasil rapat mungkin bisa dikonfirmasi ke Asisten II,” bebernya.
Lanjut Sudjati, hingga saat ini status aset jalan itu masih mengambang. Apakah masuk status aset provinsi atau kabupaten. “Jadi, data yang kami serahkan itu sekaligus untuk memperjalan status aset jalan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Ir. Hamdani menyampaikan, dalam rapat pihak KSP menyampaikan akan melakukan kunker ke Bulungan pada tanggal 20 Agustus mendatang. “Kami belum tahu apakah Pak Moeldoko langsung yang datang atau staf-nya,” bebernya.
Rencananya, dalam kunker itu KSP akan meninjau langsung kondisi Jalan Tanjung Selor-Peso yang akan dialihkan ke pusat. “Kalau terkait data jalan sudah kami serahkan ke pusat. Harapannya, setelah itu jalan itu bisa dibangun,” harapnya.
Jika harus dibangun melalui APBD tentu akan sulit terbangun. Apalagi jalan tersebut cukup panjang. “Sulit kalau dari APBD kita, provinsi pun belum tentu bisa mengakomodasi, mangkanya kita coba usulkan ke pusat,” bebernya.
“Kalau di pusat kemungkinan anggaran triliunan tidak ada masalah, kalau di tingkat daerah anggaran sebesar itu masih sulit untuk bisa terealisasi. Bukan jalan saja yang dibangun, karena ada juga jembatan yang harus dibangun,” sebutnya lagi.
Selain dari pusat, pihaknya juga berharap dari PT Kayan Hidro Energy (KHE) bisa membangun jalan. “Kalau mereka bangun jalan mobilisasi material ke PLTA (pembangkit listrik tenaga air) lebih mudah dibandingkan melalui jalur sungai,” pungkasnya. (*/jai/fly)
