NUNUKAN – Bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap II masih belum ada kejelasan penyalurannya yang masih adanya 343 voucer tahap I belum tersalurkan hingga saat ini. Persoalan itu diakui Pemkab Nunukan karena terkendala data penerima.
Disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan, Jabbar kepada media ini. Pada program JPS tahap I senilai Rp 600 ribu dalam bentuk voucer sembako, masih tersisa 343 voucer yang tertahan dan belum tersalurkan hingga saat ini. “Inilah yang menjadi kendala JPS tahap II belum berjalan,” ungkap Jabbar ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (3/8).
Alasan 343 voucer tersebut belum tersalurkan, terdapat kendala seperti data penerima yang ganda, tidak ditemukannya alamat penerima, tidak sesuai NIK dengan di KTP penerima, penerima ada yang berstatus PNS, bahkan ada yang belum membelanjakan voucernya.
Solusi yang diambil saat ini pun, Jabbar akan segera menuntaskan penyalurannya. Hanya saja, saat ini memang masih terkendala data, apalagi sebelumnya sudah jelas, data penerima sendiri belum ada kepastian penerimanya. “Kita sudah minta segera dibuatkan SK-nya, habiskan itu dulu, baru ke tahap II,” beber Jabbar.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pemkab Nunukan, Hasan Basri, SIP telah menyampaikan program JPS tahap II tidak dimungkinkan berjalan dengan adanya perubahan nomenklatur penanganan Covid-19 secara nasional. Kajian terhadap program bantuan kepada masyarakat harus benar-benar digunakan sesuai aturan.
Meski program JPS tahap II belum dapat dilanjutkan, program rutin seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat tetap dijalankan. Selain itu, pemerintah daerah tetap mengupayakan adanya bantuan-bantuan seperti beras untuk dibagikan kepada masyarakat.
Pada tahap I saja, jumlah penerima mencapai 3.825 kepala keluarga (KK) yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Nunukan. Selain itu, bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat di luar Pulau Nunukan, turut didistribusikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Seluruh jenis bantuan diefektifkan pemerintah untuk membantu masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan. (raw/eza)
