SP Online Kaltara Tertinggi di Kalimantan

- Selasa, 4 Agustus 2020 | 10:00 WIB
TERTINGGI: Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kaltara Basran saat mewakili Kepala BPS RI menyerahkan piagam penghargaan dari Kepala BPS RI ke Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie atas prestasinya sebagai provinsi dengan capaian respon rate tertinggi di Pulau Kalimantan dalam SP Online./BPS KALTARA
TERTINGGI: Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro didampingi Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kaltara Basran saat mewakili Kepala BPS RI menyerahkan piagam penghargaan dari Kepala BPS RI ke Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie atas prestasinya sebagai provinsi dengan capaian respon rate tertinggi di Pulau Kalimantan dalam SP Online./BPS KALTARA

TANJUNG SELOR – Provinsi paling bungsu di Indonesia ini kembali mengukir prestasi. Kali ini melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara dengan capaian respons rate tertinggi di Pulau Kalimantan pada Sensus Penduduk (SP) Online.

Kepala BPS Kaltara, Eko Marsoro menyampaikan prestasi yang diraih BPS Kaltara berkat dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang ikut serta menyukseskan SP Online. Itu dibuktikan dengan partisipasi masyarakat mengikuti SP Online.

SP Online yang berakhir pada 31 Mei lalu telah mencatat 26,50 persen atau 191.162 jiwa dari total seluruh penduduk di Kaltara yang telah mencatatkan diri dan keluarganya melalui SP Online.

“Jika dilihat dari sisi target yang telah ditetapkan sebesar 98.475 jiwa. Dan respons rate penduduk mencapai 194,12 persen,” ucap Kepala BPS Kaltara saat menyerahkan piagam penghargaan yang berasal dari Kepala BPS RI kepada Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie atas prestasinya sebagai provinsi dengan capaian respons rate tertinggi di Pulau Kalimantan dalam SP Online.

Dengan keberhasilan itu, Kepala BPS Kaltara pertama ini kembali meminta dukungan dari Gubernur Kaltara melalui surat edaran (SE) yang ditujukan keseluruh Bupati/Wali Kota se-Kaltara untuk dapat memberikan dukungan saat SP 2020 secara offline yang akan dilaksanakan mulai 1 hingga 30 September 2020 mendatang.

Hal itu pun direspons positif Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie. “Pemprov Kaltara siap membantu agar SP offline atau tahap kedua ini kembali sukses sama seperti SP Online” ucapnya menirukan perkataan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie.

Sementara, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kaltara, Basran menambahkan, selama SP Online berlangsung sejumlah kendala dihadapi. Sejak awal hingga 2 pekan menjelang berakhirnya SP Online capaian SP Online masih rendah. Padahal, waktu SP Online telah diperpanjang.

Penyebabnya, sejumlah penduduk enggan mengisi SP Online dengan alasan kerahasiaan data atau merasa bukan suatu kewajiban. Kemudian, sebagian besar yang mengisi SP Online merupakan aparatur sipil negara (ASN).

“Namun BPS Kaltara tidak kehilangan akal, meminta bantuan ke Disdik baik provinsi dan kabupaten kota agar SP Online dijadikan kewajiban untuk siswa/siswi agar orang tuanya mengisi SP Online saat belajar dari rumah. Dan lembar bukti SP Online diunduh pada link yang sudah disiapkan. Alhamdulillah respons rate SP Online langsung melonjak,” kisahnya.

Untuk diketahui SP Online 2020, merupakan sensus online yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Di mana, pelaksanaannya merupakan kolaborasi antara BPS dan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas data kependudukan demi mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Pelaksanaan SP offline di September 2020, petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat. Termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai kesepakatan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan menindaklanjuti dengan pemberian NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia.

Pelaksanaan tentunya memperhatikan kondisi bangsa saat ini yang masih berjuang melawan Pandemi Covid-19, maka keterlibatan jajaran pemerintah daerah sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan pendataan penduduk di September.

“Dan berharap agar Ketua RT dapat membantu petugas sensus untuk memeriksa daftar penduduk di setiap RT. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk dan mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP 2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus atau melalui ketua RT setelah diisi dengan baik dan benar,” harapnya.

Sehingga tujuan dari sensus penduduk 2020 untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia (de facto dan de jure) serta menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteritstik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs dapat tercapai seperti yang diharapkan. (akz/eza)

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Pemkab Nunukan Buka 1.300 Formasi untuk Calon ASN

Kamis, 18 April 2024 | 12:44 WIB

Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Tarakan Meningkat

Kamis, 18 April 2024 | 11:10 WIB
X