MANAGED BY:
KAMIS
26 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 26 Mei 2016 09:15
Perbaiki Payung Hukumnya
ILUSTRASI

PROKAL.CO,

TARAKAN – Penundaan pencairan anggaran dana hibah bantuan sosial dan beasiswa senilai Rp 25 miliar dari APBD Tarakan 2016 yang terindikasi melanggar aturan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltara, mendapat sorotan dari Dewan Pendidikan. 

Anggota Dewan Pendidikan Kota Tarakan Arifai mengatakan, salah satu peruntukan bantuan dari dana tersebut, yakni beasiswa mahasiswa di perguruan tinggi, sama pentingnya dengan jenjang pendidikan sekolah dasar ataupun menengah.

“Pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun. Karena jika kembali pada asas pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mana yang lebih tinggi UUD ataukah peraturan yang lain?,” ungkapnya kepada Radar Tarakan, Rabu (25/5).

Arifai menyebutkan, melihat dasar hukumnya di dalam UUD 1945 tidak ada perbedaan untuk tingkat pendidikan, apakah SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. “Itu sebenarnya kalau mau diperdebatkan maka harus diuji ke MA. Jadi sebenarnya tidak bisa pemerintah sampai menyebut kalau itu kurang prioritas. Karena mahasiswa juga adalah anak bangsa yang berhak untuk dicerdaskan,” jelasnya. “Apalagi membangun bangsa ini sangat membutuhkan kualitas anak bangsa yang terdidik,” lanjutnya.

Arifai pun meminta pemerintah kota Tarakan memperbaiki payung hukum untuk beasiswa. Sebab, diakui selama ini anggaran beasiswa masih ikut pada anggaran hibah bantuan sosial, sehingga hal ini yang mungkin menjadi temuan indikasi pelanggaran hukum oleh BPK. “Tetapi kalau dibuatkan landasan hukum sendiri saya rasa tidak masalah. Di daerah lain juga kan tidak ada masalah dalam pemberian beasiswa. Di Tarakan juga selama ini begitu. Yang dipersoalkan itu saya lihat hanya payung hukumnya,” katanya.

Arifai juga menilai seharusnya BPK memberikan solusi terkait hal ini. Jangan sampai temuan ini malah berdampak ke proses pendidikan dan merugikan pelajar dan mahasiswa di Tarakan. “Semua, baik tingkat perguruan tinggi maupun sekolah menengah berhak mendapat beasiswa dari negara,” ungkapnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 26 November 2020 10:00

Satpol PP Siapkan Denda untuk Pemilik Usaha

  TARAKAN – Dengan semakin bertambahnya pasien Covid-19 di Kota…

Kamis, 26 November 2020 09:52

KSOP Lakukan Uji Petik Speedboat Reguler

TARAKAN - Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas Kantor Kesyahbandaran…

Kamis, 26 November 2020 09:50

Distribusi LPG Terhalang Cuaca Ekstrem

TARAKAN - Kelangkaan liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram kembali…

Kamis, 26 November 2020 09:49

KPU Mulai Lakukan Pelipatan Surat Suara

TARAKAN - Surat suara yang akan nantinya akan digunakan masyarakat…

Kamis, 26 November 2020 09:44

Mantan Buruh Cuci Bagikan 5 Ton Beras di Tengah Pandemi

Tidak harus memiliki jabatan atau pejabat untuk bersedekah. Itulah yang…

Kamis, 26 November 2020 09:43

KRI Bima Suci Lanjutkan Pelayaran Etape ke-8

TARAKAN – Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Bumi Paguntaka, Kapal…

Rabu, 25 November 2020 10:26

Pilihan di Tangan Orang Tua

TARAKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara (Kaltara) rencananya…

Rabu, 25 November 2020 10:23

Tahun Depan Potensi Pemulihan Ekonomi

TARAKAN – Mohammad Faisal, Ph.D, Executive Director, Center, of Reform…

Rabu, 25 November 2020 10:22

Ajak Anak Kaltara Berkontribusi Jaga Laut Indonesia

TARAKAN – Taruna-taruni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 67 yang…

Rabu, 25 November 2020 10:21

Bantuan APD 132 Koli untuk Kaltara

TARAKAN – Upaya mendukung penanganan Covid-19 di Kaltara, Mabes TNI…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers