TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) terkait pemanfaatan refocusing anggaran Covid-19. Arahan itu disampaikan melalui video conference, Senin (13/7).
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, penyampaian arahan ini sekaligus tahap awal kegiatan pemeriksaan BPK terkait refocusing anggaran. “Seluruh daerah tingkat II di Kaltara akan diperiksa terkait pemanfaatan refocusing anggaran,” kata Sudjati kepada Radar Kaltara, Senin (13/7).
Kemudian dari BPK juga akan memberikan kuesioner. Kuesioner ini diberikan untuk mengetahui kendala yang selama ini dialami di daerah. Khususnya di tingkat II. “Hingga Juli anggaran refocusing sudah terealisasi sekitar Rp 19.465.441.776,” bebernya.
Namun, laporan realisasi yang diminta hanya sampai Juni. Meski begitu, pihaknya akan tetap melaporkan realisasi refocusing anggaran hingga Juli kepada BPK. “Tetap kita paparkan semua kepada BPK,” ujarnya.
Harapannya, anggaran sebesar Rp 19.465.441.776 sudah tidak ada lagi penambahan. Dan anggaran yang sudah dialokasikan diharapkan masih ada sisa, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan lain yang sempat tertunda.
Dengan jumlah realisasi sekarang ini berarti anggaran refocusing masih tersisa sekitar Rp 4.534.558.224 dari total anggaran sebesar Rp 24.000.000.000. “Rp 4.534.558.224 ini masih ready (siap). Kita harapkan sisa anggaran ini tidak sampai digunakan lagi dan Covid-19 segera berakhir,” harapnya.
Dijelaskan, terkait pemanfaatan anggaran refocusing, khususnya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan diketahui ada sekitar Rp 1 miliar lagi yang belum tersalurkan. Nantinya akan dialihkan dengan peruntukkan yang sama, tetapi belum mendapatkan bantuan, seperti bantuan untuk marbot dan juga mahasiswa. “Saya berharap anggaran refocusing masih banyak yang bisa dimaksimalkan,” sebutnya.
Lanjut Sudjati, selain akan dilakukan pemeriksaan, BPK juga meminta agar daerah menyusun terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Kemungkinan Agustus bisa mulai dibahas. Kalau ada lebih, nanti masuk di (APBD) perubahan itu bisa untuk kembali kita maksimalkan untuk yang lain,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, P. Tumanggor menambahkan, terkait penyesuaian KUA-PPAS akan dibahas lebih lanjut dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). “Secara teknis akan dibahas lebih lanjut, termasuk kegiatan prioritas yang akan dilanjutkan,” ujarnya. (*/jai/eza)
