PELAJAR dari kawasan terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) mendesak belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Ini menyusul belajar dari rumah (BDR) yang menimbulkan permasalahan serius. Seperti dari daerah Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Daerah yang sebagian besar masih minim koneksi internet tersebut kesulitan menjalankan proses belajar mengajar dari rumah.
Dalam rapat dengar perdapat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan, mereka mengeluhkan Surat Edaran (SE) Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang kembali memperpanjang BDR terhitung Senin (13/7).
Kepala Disdikbud Nunukan, H. Junaidi menegaskan Disdikbud Nunukan mengikuti arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nunukan. Perpanjangan BDR dilakukan atas beberapa faktor, seperti Nunukan masih berada di zona kuning. Dengan status itu, Gugus Tugas menegaskan Nunukan belum bisa memberlakukan belajar secara tatap muka.
Pemberlakuan ini pun, masih bisa diterima masyarakat di Nunukan. Sayangnya, pemberlakuan ini, dinilai tidak relevan bagi masyarakat di wilayah dengan akses internet yang kurang memadai. “Ya, ada aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPRD Dapil III. Mereka ingin adanya proses belajar mengajar atau pembelajaran secara langsung atau tatap muka,” ujar H. Junaidi, (13/7).
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Disdikbud Nunukan pun akan segera kembali berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nunukan mengenai kebijakan selanjutnya.
“Untuk itu, nanti kami kembali akan koordinasikan ke tim Gugus Tugas untuk menindaklanjuti masukan dari anggota DPRD Dapil III. Bisa saja ada perlakuan khusus untuk pelajar dari wilayah tersebut nantinya,” ungkap H. Junaidi.
Kondisi saat ini, guru proaktif mendatangi ke rumah-rumah peserta didik mengantarkan pelajaran ke siswa. Dengan jumlah murid yang tidak sebanyak di perkotaan, juga diharapkan menjadi salah satu pertimbangan agar belajar tatap muka segera dilakukan. “Ya, nanti kita lihat apa keputusannya, kami koordinasikan ke Gugus Tugas Nunukan dahulu,” beber H. Junaidi.
Sementara itu, anggota DPRD Nunukan Dapil Krayan, Welson mengatakan, semua pihak menghormati apa yang menjadi keputusan Gugus Tugas. Namun, bagi masyarakat Krayan dengan kondisi geografis yang sulit dan minim oleh koneksi internet, tidak bakal maksimal dalam penerapan proses belajar mengajar secara daring.
Menghadapi itu, guru-guru diharapkan proaktif. Guru diharapkan bisa hadir untuk memanggil murid-muridnya dengan pemberlakuan tatap muka. Dalam waktu 1 hingga 2 jam saja, diklaim sudah sangat cukup dengan diberikan tugas.
“Saya kira kebijakan itu yang perlu disikapi oleh pemerintah dan Gugus Tugas. untuk Dapil III ini, memang harus diberi kelonggaran,” harap Welson.
Soal internet, diakui Welson, di pusat Kecamatan Krayan Induk, terdapat koneksi internet. Begitu memasuki desa-desa sekitar, maka koneksi internet hilang.
Mereka yang dari desa-desa harus ke pusat ibu kota kecamatan dengan mengeluarkan biaya tidak sedikit. Bisa mencapai Rp 300 ribu untuk menggunakan mobil dan internet. Di pusat kota terdapat warung wifi. Biaya voucher untuk dapat mengakses internet itu juga tak sedikit.
“Jadi kalau pun ada, orang tertentu saja yang punya uang yang bisa mengakses, yang tidak punya uang kan tidak bisa. Itu menjadi masalah yang seirus, kasihan mereka. Itulah yang harus Gugus Tugas Nunukan beri kelonggaran. Solusinya adalah sekolah tatap muka dan mengatur waktunya saja,” harap Welson.
BERLAKUKAN KEBIJAKAN KHUSUS
