Pembangunan MPP Gagal Terealisasi

- Senin, 13 Juli 2020 | 10:15 WIB
STAGNAN: Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kantor DPMPTSP Bulungan gagal terealisasi tahun ini./PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA
STAGNAN: Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kantor DPMPTSP Bulungan gagal terealisasi tahun ini./PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Bulungan gagal terealisasi tahun ini. Hal itu karena adanya kebijakan pemerintah melakukan refocusing anggaran.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Jahrah mengatakan, rencananya tahun ini sudah bisa lelang. Hanya saja karena ada refocusing anggaran, MPP belum dapat terealisasi. "Anggaran kita kan kemarin itu sudah dialokasikan Rp 3 miliar, karena ada refocusing. Jadi, anggaran itu ditarik sementara," kata Jahrah kepada Radar Kaltara, Minggu (12/7).

Kendalanya sekarang ini di anggaran. Karena anggaran yang sudah dialokasikan itu sudah diperuntukkan untuk software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras). "Namanya MPP tidak lagi secara manual. Karena semua harus terintegrasi secara online dengan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang akan bergabung di MPP," bebernya. "Jadi, untuk sementara MPP stagnan," sambungnya.

Tahun ini juga sudah bisa dilakukan audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Namun, karena sekarang ini belum ada perangkat audiensi belum dapat dilakukan.

"Menpan-RB ini begitu kita bilang mau bangun MPP mereka langsung datang ke sini (Tanjung Selor) untuk melakukan survei, kalau sekarang ini mereka datang mau lihat apa, perangkat saja belum ada. Yang ada sekarang ini meja sama kursi saja. Kaya mana mereka mau survei," ungkapnya.

Dalam hal ini pihaknya berharap agar pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) segera berakhir. Sehingga anggaran refocusing bisa ditarik kembali. Namun hal itu kembali lagi kebijakan ada di tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Sekarang ini kan masih defisit. Tetapi informasinya anggaran refocusing itu bisa ditarik kembali untuk kegiatan prioritas. Kalau sekarang ini saya belum tahu apakah MPP ini masuk prioritas atau tidak. Kalau memang dianggap prioritas tentunya akan dialokasikan kembali. Tapi kalau tidak prioritas. Iya, kita menunggu lagi tahun 2021. Paling lambat sudah itu," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, P. Tumanggor mengatakan, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) anggaran refocusing memang boleh ditarik. Tetap hanya diprioritaskan untuk kegiatan yang sebelumnya sempat dihentikan. "Anggaran itu bisa ditarik kecuali Covid-19 sudah aman," bebernya.

Kegiatan yang sempat dihentikan ini untuk tahap awal akan diprioritaskan di anggaran perubahan. "Biasanya anggaran perubahan ini di bulan September. Untuk menetapkan skala prioritas tentunya harus melalui pembahasan terlebih dahulu," bebernya. (*/jai/eza)

 

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X