PROKAL.CO,

TARAKAN - Melakukan kunjungan kerja di Kota Tarakan dalam memantau kesiapan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI) Abhan, S.H, M.H, menekankan kepada jajarannya agar selalu profesional dan sigap dalam melakukan pengawasan di daerah.

Selain itu, tak lupa ia juga memastikan jika  semua jajaran dalam kondisi fit saat bertugas. Kaltara temasuk salah satu dari 9 provinsi yang nantinya bakal melaksanakan pilkada serentak. Meski demikian, ia melihat kondisi politik di Kaltara mmunculkan persaingan cukup ketat.
“Kehadiran saya di sini untuk memastikan bahwa jajaran kami siap untuk melakukan tugas pengawasan. Karena kebetulan Kaltara ini termasuk 9 provinsi yang ada pilgub-nya (pemilihan gubernur dan wakil gubernur).

Ada tahapan yang harus diawasi adalah verfak yang baru selesai kemarin dan tahapan coklit (pencocokan dan penelitian). Untuk memastikan kesiapan itu, kami hanya mau memastikan jika jajaran kami tetap menjalankan tugas seperti yang diharapkan,” ujarnya, (12/7).

Sehingga ia mengkhawatirkan sengitnya persaingan antarfigur, dapat berpotensi terjadinya kecurangan. Sehingga ia mengingatkan agar kepala daerah tidak memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.

“Beberapa potensi pelanggaran bisa saja terjadi di tengah pandemi Covid-19 ini. Misalnya, bisa saja petahana melakukan penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam bantuan sosial. Diharapkan tugas itu bisa dijalankan sesuai kepentingan publik,” tukasnya.

Ia mengakui kerawanan dalam pemanfaatan wewenang cukup besar di setiap daerah. Sehingga di masa yang sulit ini ia meminta kepada kepala daerah dan masyarakat tidak melakukan atau pun menerima hal-hal yang berbau praktik money politics.
“Dan juga di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang jatuh akibat pandemi, potensi money politics itu akan bisa muncul. Maka tentu harapan kami, peserta pemilu dan masyarakat harus menolak praktik money politics,” tuturnya.