TARAKAN - Melakukan kunjungan kerja di Kota Tarakan dalam memantau kesiapan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI) Abhan, S.H, M.H, menekankan kepada jajarannya agar selalu profesional dan sigap dalam melakukan pengawasan di daerah.
Selain itu, tak lupa ia juga memastikan jika semua jajaran dalam kondisi fit saat bertugas. Kaltara temasuk salah satu dari 9 provinsi yang nantinya bakal melaksanakan pilkada serentak. Meski demikian, ia melihat kondisi politik di Kaltara mmunculkan persaingan cukup ketat.
“Kehadiran saya di sini untuk memastikan bahwa jajaran kami siap untuk melakukan tugas pengawasan. Karena kebetulan Kaltara ini termasuk 9 provinsi yang ada pilgub-nya (pemilihan gubernur dan wakil gubernur).
Ada tahapan yang harus diawasi adalah verfak yang baru selesai kemarin dan tahapan coklit (pencocokan dan penelitian). Untuk memastikan kesiapan itu, kami hanya mau memastikan jika jajaran kami tetap menjalankan tugas seperti yang diharapkan,” ujarnya, (12/7).
Sehingga ia mengkhawatirkan sengitnya persaingan antarfigur, dapat berpotensi terjadinya kecurangan. Sehingga ia mengingatkan agar kepala daerah tidak memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi.
“Beberapa potensi pelanggaran bisa saja terjadi di tengah pandemi Covid-19 ini. Misalnya, bisa saja petahana melakukan penyalahgunaan kewenangan khususnya dalam bantuan sosial. Diharapkan tugas itu bisa dijalankan sesuai kepentingan publik,” tukasnya.
Ia mengakui kerawanan dalam pemanfaatan wewenang cukup besar di setiap daerah. Sehingga di masa yang sulit ini ia meminta kepada kepala daerah dan masyarakat tidak melakukan atau pun menerima hal-hal yang berbau praktik money politics.
“Dan juga di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang jatuh akibat pandemi, potensi money politics itu akan bisa muncul. Maka tentu harapan kami, peserta pemilu dan masyarakat harus menolak praktik money politics,” tuturnya.
Menurutnya, money politics termasuk kejahatan luar biasa dalam demokrasi. Selain itu, ia menegaskan money politics juga termasuk menciptakan bibit-bibit KKN dalam pemerintahan.
“Karena politik uang termasuk kejahatan luar biasa dalam politik karena itu mencederai demokrasi. Tentu pencegahan juga kami lakukan, pemetaan untuk memantau daerah-daerah yang memang ada potensi penyalahgunaan kewenangan,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyikapi peran vital kepala daerah yang hendak mencalonkan lagi dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Mendagri, agar ketika di daerah ada petahana, artinya kepala daerah yang mencalonkan lagi, maka kepala Gugus Tugas ini harus digantikan yang lain saja untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.
“Kita nanti melihat lagi lebih spesifik yah, tapi yang jelas kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Jadi bisa pelanggaran administrasi, bisa juga menjadi potensi pelanggaran pidana. Potensi administrasi malah kalau sampai itu terbukti, dan itu dilakukan petahana, maka bisa didiskualifikasi dan sebagainya,” pungkasnya.
JANGAN MONEY POLITICS
Abhan juga hadir Kabupaten Tana Tidung untuk memberikan semangat dan memastikan pengawasan Pilkada Serentak 2020 tetap menerapkan protokoler kesehatan. “Memang ada tantangan dan sebagainya tapi bukan berarti tidak dapat dilaksanakan harus ada optimistis dari semua pihak penyelenggara pilkada,” kata Abhan saat diwawancarai Radar Tarakan, Sabtu (11/7) malam.
Menurutnya, jika pada setiap partai politik dan pasangan calon harus bersama-sama menyukseskan pilkada dan juga harus taat dengan aturan. “Kepada pasangan calon saya berharap jangan ada yang melanggar aturan, begitupun masyarakatnya. Kita ingin menghadirkan kepala daerah yang bersih dan amanah jangan gunakan money politics ke masyarakat karena kepala daerah terpilih harus benar-benar bersih,” ungkapnya.
