TANJUNG SELOR - Jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang pada 9 Desember, Polres Bulungan mendapatkan tambahan personel dari Mabes Polri. Jumlahnya sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob masing-masing untuk Bulungan dan Tana Tidung.
Kapolres Bulungan AKBP Teguh Triwantoro menyampaikan, pola pengamanan yang dilakukan dengan melihat situasi. Pemetaan daerah hingga mapping tempat pemilihan suara (TPS) sudah dilakukan. Kemudian komunikasi dan koordinasi bersama penyelenggara pemilu dan TNI. “Koordinasi pelaksanaan pemilu, pola pengamanan bersama TNI sudah dilakukan,” ucap Kapolres AKBP Teguh Triwantoro, kemarin.
Dijelaskan, pola pengamanan nantinya mengikuti pemetaan yang dilakukan untuk TPS. Dengan tinggkat kerawanan mulai dari aman, aman 1, aman 2 hingga sangat rawan. Dan penempatan personel yang akan mengawal yakni TNI-Polri.
Selain itu, untuk Polres Bulungan, mendapatkan tambahan personel untuk pengamanan dari Mabes Polri. Jumlahnya, satu SSK untuk tiap kabupaten. Artinya dua SSK untuk Polres Bulungan yang akan ditempatkan di Bulungan dan Tana Tidung.
“Untuk penambahan kekuatan dari Mako Brimob 1 batalion, 4 kompi akan dibagi-bagi ke daerah yang melaksanakan pilkada. Setiap kabupaten 1 SSK sekira 100 persenel,” sebutnya.
Mantan Kapolres Nunukan ini melanjutkan, Polda Kaltara sudah memerintahkan untuk menyiapkan tempat untuk personel yang akan BKO ke Bulungan dan Tana Tidung. Dengan adanya tambahan personel tentunya menambah kekuatan untuk mengamankan jalannya pilkada dalam dekat ini.
Penambahan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sebab, pelaksanaan pilkada potensi hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Apalagi, dengan kondisi Polres Bulungan yang jumlah personel masih minim.
“Polda sudah meminta untuk menyiapkan tempat utamanya di Tana Tidung untuk 1 SSK, 100 personel. Dari mabes ada tugas khusus selain menjaga kamtibmas juga antisipasi. Mereka (personel tambahan), memiliki pengalaman penugasan cukup tinggi. Dengan adanya bantuan dari Mabes Polri pengamanan makin mantap. Ada antisipasi setiap pilkada banyak kejadian. Personel kurang jadi ditambah,” tegasnya.
Sementara, untuk tambahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ia mengaku sudah mengusulkan dan berharap Pemkab Bulungan dapat menyetujui. Sebab, dana hibah yang diberikan sangat kurang dari standar minimal.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 ada kebutuhan di luar pengamanan pembelian APD dan tidak mencukupi, serta penggunaan tidak termasuk bekal kesehatan. Dari pengajuan Rp 9 miliar hanya turun Rp 3 M dan dibagi 3. Sementara, NHPD Tana Tidung Rp 700 juta. “Kemarin sudah saya tandatangani untuk anggaran mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (akz/eza)
