TANJUNG SELOR – Meski berdasarkan evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap I dan II ditemukan data tumpang tindih dan permasalahan lainnya,Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulungan mengaku tak dapat sepihak mengajukan penggantian nama penerima BST di tahap selanjutnya.
Kepala Dinsos Bulungan, H. Zainudin menjelaskan, alasan tak dapat dilakukan penggantian secara sepihak karena program ini turun langsung dari pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sehingga butuh koordinasi dahulu sebelum mengambil langkah di tingkat daerah.
“Ya. Kami akui tak dapat sepihak mengganti nama yang ditemukan tumpang tindih atau masalah lainnya. Karena ini merupakan program pusat yang tengah kami jalankan di tingkat daerah. Maka, koordinasi dahulu yang akan kami lakukan ke depannya,” jelas pria yang akrab disapa H. Zai ini saat dikonfirmasi Radar Kaltara, kemarin (1/7).
Lanjutnya, permasalahan tumpang tindih atau beberapa permasalahan lainnya itu. Menurutnya, sejak awal proses penyaluran berlangsung diupayakan tak terjadi. Namun, dengan banyaknya jenis bantuan yang ada selama pandemi Covid-19 ini, data akhir dari penerimanya bersumber dari pusat. Sehingga pengontrolan secara detail pun tak dapat dilakukannya.
“Tapi, ini tetap menjadi evaluasi kami selaku OPD (organisasi perangkat daerah) teknis yang turut menysukseskan program Kemensos RI tersebut,” ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya berharap pasca adanya koordinasi dan evaluasi kembali dalam proses tahapan I dan II. Maka, tidak ada lagi ke depannya ditemukan data yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Mengingat, selama pandemi Covid-19 ini sejatinya cukup banyak masyarakat yang terdampak.
“Kami tentu menginginkan hal yang sama. Yaitu penganggaran pada bantuan itu tepat sasaran pada penerimanya. Apalagi, proses penyaluran bantuan itu tentu ada yang mengawasi. Jadi, kami tak ingin mengambil keputusan sepihak tanpa adanya koordinasi dahulu,” tuturnya.
Namun, tambahnya, sejauh ini sekalipun proses penyaluran dari data Kantor Pos Cabang Tanjung Selor memang tak dapat 100 persen, sangat wajar dikarenakan faktor di atas dan geografis suatu wilayah di Bumi Tenguyun ini. Ditambah terbatasnya jumlah Kantor Pos. Diketahui, hanya ada 4 di kecamatan. “Tapi, kami yakini semua sudah bekerja secara ekstra. Terbukti, dari munculnya data itu buah dari upaya proses yang riil di lapangan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Cabang Tanjung Selor, Faqih Rudi Marjatmo dalam wawancaranya mengatakan, meski proses penyaluran BST tahap II di Kabupaten Bulungan saat ini jauh lebih lancar dibandingkan tahap sebelumnya. Namun, diakui capaiannya tetap tak bisa 100 persen.
Dijelaskannya, alasan tak dapat 100 persen capaian penyaluran BST dikarenakan masih adanya data penerima yang tumpang tindih, meninggal dunia, pindah domisili, dianggap mampu dan lain sebagainya. Sehingga memang di lapangan dana dari penyaluran BST itu terpaksa tak disalurkan sebagaimana mestinya.
“Ya. Karena adanya faktor-faktor itulah yang membuat capaian penyaluran BST di tahap II ini tak dapat 100 persen,” jelas pria yang akrab disapa Faqih ini. (omg/eza)
